"Tidak seperti banyak negara penghasil minyak dan gas lainnya, kami segera menciptakan dana kekayaan kedaulatan. Kami memulai dengan 250 juta pound dan sekarang kami memiliki lebih dari 16 miliar dollar AS di ban," katanya tahun 2017.
"Pada saat itu, undang-undang tersebut mengatakan 90 persen pendapatan minyak dan gas akan digunakan untuk membeli obligasi pemerintah AS Sepuluh persen, kita dapat menggunakan untuk diversifikasi Karena kita tidak memiliki banyak pengalaman di pasar internasional, kami memutuskan untuk berinvestasi. semuanya dalam obligasi treasury AS," jelasnya.
"Ketika krisis keuangan 2008 melanda, ekonomi yang lebih baik daripada negara kita, negara-negara dengan tingkat internasional yang lebih kuat seperti Singapura dan Norwegia, kehilangan puluhan miliar. tetapi Timor Lorosa’e tidak kehilangan satu sen pun," terangnya.
Berbicara kepada media di tahun 2008, politisi berpendidikan AS tersebut menyesali Timor Leste sebenarnya bisa menjadi "Dubai berikutnya".
Namun, ketegangan merebak dalam demokrasi yang baru lahir karena ketidaksetaraan pendapatan dan tingginya tingkat pengangguran.
Menurut angka terakhir pemerintah dari 2014, 41,8 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan sebesar 1,52 dollar AS per hari.
Pemerintah saat itu, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri, juga menghadapi tekanan yang meningkat untuk menghasilkan lapangan kerja baru dengan 60 persen penduduknya berusia di bawah 25 tahun.
Lapangan minyak dan gas utama negara itu, proyek Bayu-Undan yang dioperasikan ConocoPhillips, memberi sekitar 20 miliar dollar AS untuk dana minyak selama 10 tahun terakhir, namun diperkirakan akan berhenti berproduksi pada tahun 2022.