Dilansir dari warontherocks.com pada Kamis (22/10/2020), sepertinya sikap militer Australia disambut baik dan tegas oleh Jakarta.
Jakarta merespon tanggapan terhadap Pembaruan Strategis Pertahanan 2020 dan Rencana Struktur Angkatan 2020 yang kemungkinan akan lebih kompleks dan akan membutuhkan manajemen yang cekatan oleh para pembuat kebijakan Australia.
Mengingat bahwa kurangnya konsultasi oleh pemerintah Australia tentang pengumuman kebijakan yang menjadi perhatian nasional yang vital bagi Indonesia telah menjadi katalisator untuk ketegangan bilateral yang berulang di masa lalu.
Dengan asumsi tidak ada kejutan dalam pengumuman kebijakan Canberra, perubahan dalam kebijakan pertahanan Australia menandai peluang bagi Indonesia.
Beberapa poin strategis yang bisa mendasari kerja sama antara Indonesia dan Australia ini adalah pembuat kebijakan strategis Indonesia, yang menghargai dampak teknologi yang muncul, dan implikasi dari jangkauan strategis Beijing yang berkembang ke Laut China Selatan dan Samudra Hindia.
Faktor-faktor tersebut menjelaskan definisi yang diperluas dari "wilayah langsung" dalam pembaruan menjadi "wilayah mulai dari Samudra Hindia timur laut, melalui laut dan daratan Asia Tenggara hingga Papua Nugini dan Pasifik Barat Daya" sebagai wilayah "Australia" kepentingan strategis paling langsung."
Demikian pula, pembaruan dan pengakuan Rencana Struktur Kekuatan atas taktik "zona abu-abu", termasuk "taktik paramiliter koersif di Laut China Selatan", adalah tekanan yang dirasakan lebih langsung oleh Indonesia daripada Australia.
Sebab ada pelanggaran wilayah maritim oleh Penjaga Pantai China, yang memimpin armada penangkapan ikan di sekitar rantai pulau Natuna di Indonesia.
Akan tetapi terkadang pelanggaran dari Penjaga Pantai China bisa merambat ke tempat yang lain yang mungkin jadi masuk wilayah Australia.
Jadi, Indonesia tidak akan heran jika Angkatan Pertahanan Australia untuk beroperasi dan bermanuver melalui ruang udara dan laut Indonesia.