Di sisi lain, Jepang juga masih harus bergantung pada AS untuk melindunginya dari ancaman, termasuk rudal nuklir Korea Utara.
Hal ini mencegah mereka untuk mendukung larangan senjata nuklir secara penuh.
Saat ditanya apakah Jepang akan berperan sebagai pengamat dalam berjalannya perjanjian larangan nuklir, Kato menekankan saat ini perlu adanya pertimbangan cermat berdasarkan posisi Jepang dalam hubungan internasional.
Baca Juga: Anggota DPR RI: Jangan Sampai Pulau Komodo Berubah Jadi Pulau Mang Dodo
Tokoh Partai Demokrat Lliberal yang berkuasa saat ini, Fumio Kishida, melihat perjanjian larangan nuklir yang segera diberlakukan PBB merupakan langkah yang berarti dalam mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
"Sebagai satu-satunya negara yang menderita bom atom dalam perang, kita harus memikirkan bagaimana kita bisa menjadi jembatan untuk para negara nuklir untuk duduk bersama di meja perundingan," ungkap sanga mantan Perdana Menteri Jepang tersebut.
Aturan larangan senjata nuklir PBB akan mulai berlaku pada 22 Januari 2021 mendatang.
Beberapa hari terakhir gelombang unjuk rasa muncul di Jepang.
Mereka menuntut pemerintah untuk bergabung dalam perjanjian larangan nuklir tersebut.