Gridhot.ID - Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemui tunawisma di DKI Jakarta menuai polemik.
Hingga Kamis (7/1/2021), nama Risma masih bertengger dengan lebih dari 10 ribu cuitan dengan tagar #RismaRatuDrama.
Sejumlah warganet menilai aksi blusukan Risma sebagai pencitraan yang tidak diperlukan dan tidak tepat sasaran.
Mereka meminta agar Risma dapat melakukan hal yang lebih signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia.
Blusukan yang dilakukan Risma juga menuai tanggapan miring dari pejabat di wilayah DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai blusukan Risma dikemas berlebihan sehingga tidak elok.
"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar Mujiyono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/1/2021).
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya pun tak menampik soal polemik blusukan Risma setelah menjadi Mensos.
Meski begitu, Yunarto Wijaya mengatakan hasil kerja dari blusukan Risma tak bisa dibantahkan lagi.
Yunarto Wijaya mengambil contoh bentuk Surabaya selama dipimpin Risma dengan gaya blusukan.
"Orang boleh beda pendapat mengenai pendekatan Risma turun ke lapangan, ada yg bilang perhatian ke rakyat ada yg bilang lebay, tapi yg gak bisa dibantah ya urusan output kerjanya, liat aja surabaya dih..." tulis Yunarto di akun Twitter, Kamis (7/1/2021).
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah pun menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).
Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.
Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS.
"Agar dapat dicarikan solusinya secara komprehensif dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait," kata dia.
(*)