GridHot.ID - Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo telah ditetapkan sebagai Kapolri baru.
Penetapan itu diambil setelah semua fraksi menyetujui hasil laporan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (21/1/2021).
"Alhamdulillah hari ini pendapat fraksi menyampaikan kita disetujui. Baru saja disahkan oleh Ketua DPR dalam rapat paripurna," kata Listyo di Komples Parlemen, Senayan, jakarta, dikutip dari Tribunnews.com.
"Tentunya setelah ini kami akan segera melakukan rapat kesiapan dalam rangka melaksanakan rencana aksi bagaimana makalah yang bisa kami presentasikan semoga bisa menjadi program yang akan kita laksanakan sebagai kapolri nanti," imbuhnya.
Listyo juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama proses fit and proper test.
"Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir dari kemarin mengikuti seluruh teman-teman. Mulai dari tahapan pendalaman terhadap PPATK, kemudian Kompolnas dan hari berikutnya kita menyerahkan makalah dan hari Rabu kemarin kami melaksanakan kegiatan tanya jawab dan diakhiri dengan pendapat fraksi," ucap Listyo.
Sebelumnya, nama Listyo diusulkan sebagai calon tunggal kapolri oleh Presiden Joko Widodo.Mengutip Kompas.com, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan, ada sejumlah alasan yang mendasari Jokowi memilih Listyo, mulai dari faktor kapabilitas hingga loyalitas.
"Kan semua ada kriteria. Kapasitas, kapabilitas, loyalitas, integritas, itu bagian dari semua itulah," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (20/1/2021).
Moeldoko mengatakan, seorang pemimpin puncak mempunyai tanggung jawab yang luar biasa.
Tanggung jawab tersebut hanya dapat diemban oleh seseorang dengan kemampuan luar biasa pula.
Menurut Moeldoko, kapabilitas dan kapasitas Listyo dalam mengadopsi berbagai persoalan sudah terbukti baik.
Tak hanya itu, lanjut Moeldoko, seorang pemimpin juga harus berjiwa loyal terhadap negara.
Integritas atau sejalannya kata dengan perbuatan juga tak bisa ditawar.
"Jadi semua agregat dari indikator-indikator yang dikenali dari awal itu memuculkan sebuah agregat, dan agregat itu seseorang akan dipilih, begitu. Jadi bukan karena macam-macam, jangan diartikan macam-macam," ujarnya.
Moeldoko mengakui bahwa pemilihan pemimpin tertinggi Korps Bhayangkara bisa dilakukan melalui pendekatan senioritas.
Namun, ada pertimbangan-pertimbangan terkait kriteria calon yang menyebabkan Presiden akhirnya tak menggunakan pendekatan tersebut.
"Jadi pasti Presiden sudah memikirkan untuk kepentingan yang lebih besar maka ada pertimbangan-pertimbangan lain," kata Moeldoko.
Moeldoko memastikan bahwa dalam memilih nama calon kapolri, Presiden telah membuat penilaian secara luas, baik dari jarak dekat, jarak jauh, penilaian keseharian, hingga pengalaman-pengalaman empiris calon.
"Jadi penilaian itu bersifat holistik. Holistik memperhatikan berbagai hal, baik dari sisi persyaratan-persyaratan yang tadi, dadi sisi psikologinya, dari sisi yang lain-lain," tuturnya.
(*)