Gridhot.ID - Korea Utara memang sudah kekurangan pangan sejak 2020 lalu.
Bahkan dikutip Gridhot dari Kompas.com sebelumnya, rakyat Korea Utara diimbau untuk memakan terrapin yang merupakan sejenis kura-kura air tawar.
Jutaan rakyat Korea Utara harus berhadapan kelaparan karena sanksi yang dijatuhkan PBB, buntut kebijakan Kim Jong Un untuk menggelar uji coba nuklir.
Kemudian perbatasan yang ditutup karena mewabahnya virus corona juga membuat masyarakat Korut semakin kesulitan mendapatkan makanan.
Menanggapi hal tesebut, Korea Selatan tak mau tinggal diam.
Dikutip Gridhot dari Kontan, Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari Kamis (18/2) menyampaikan bahwa tahun ini Korea Utara menghadapi kekurangan pangan ekstrem akibat curah hujan tinggi sepanjang tahun lalu.
Dilansir dari Yonhap, tahun ini Korea Utara kekurangan pangan mencapai 1,2 juta hingga 1,3 juta ton untuk seluruh penjuru negeri.
Menteri Lee In-young menyampaikan permasalahan tersebut selama sesi pleno komite diplomasi dan unifikasi di Majelis Nasional.
Secara khusus ia menjelaskan bahwa kekurangan pangan ini merupakan akibat dari bencana banjir dan topan tahun lalu.
"Jika kita menambahkan 200.000 hingga 300.000 ton (yang hilang akibat bencana) menjadi sekitar 1 juta ton kekurangan tahunan, kita dapat memperkirakan ada kekurangan pangan di Korea Utara," ungkapnya seperti dikutip dari Yonhap.
Korea Utara menghadapi masalah pelik akibat bencana banjir dan angin topan dari Juli hingga September tahun lalu. Para ahli memperkirakan bencana alam tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah pertanian.
Korea Selatan mencari cara untuk memberi bantuan
Melihat masalah yang dialami tetangganya, kini Korea Selatan mulai mencari cara untuk memberikan makanan dan pupuk kepada Korea Utara dalam bantuan kemanusiaan.
Jika tidak, Korea Utara akan mengalami masalah yang berkepanjangan.
"Sikap kami tetap sama, bahwa masalah kemanusiaan seperti kekurangan pangan harus ditangani terlepas dari situasi politik dan militer," ungkap Lee Jong-joo, juru bicara Kementerian Unifikasi.
Lebih lanjut, ia menjabarkan bahwa bantuan kemanusiaan berupa beras dan pupuk harus dianalisis sedemikian rupa sehingga benar-benar dapat meningkatkan kualitas mata pencaharian masyarakat Korea Utara.
Untuk saat ini pihak kementerian belum memiliki rencana khusus mengenai bagaimana bantuan bisa diberikan, termasuk berapa banyak dan kapan bantuan akan diberikan.
Yang menjadi masalah adalah Korea Utara telah berulang kali menolak tawaran bantuan dari Korea Selatan untuk meringankan kekurangan makanannya di tengah hubungan antar-Korea yang dingin.
(*)