Gridhot.ID - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil memerangi dan membatasi aktivitas teroris KKB Papua.
Diketahui, sejumlah faksi KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen berhasil dihalau TNI-Polri saat akan masuk ke wilayah Mimika.
Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata juga menyebut sudah banyak anggota KKB Papua di wilayahnya yang kembali ke tengah masyarakat, untuk bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya membangun kehidupan dan masa depan yang lebih menjanjikan.
Melansir Tribunnews.com, menurut Marshudi, KKB Papua semakin terjepit berkat kerja keras pemerintah melalui TNI-Polri.
Dikatakan, pemerintah Indonesia sangat serius dalam melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang belakangan muncul di Papua.
Bahkan pemerintah telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana, seperti pembunuhan dan kekerasan secara masif dan brutal.
Ia menegaskan, Papua bagian dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat. Baik secara Internasional, hukum, maupun politik, Papua sudah selesai.
"Ketika ada yang mencoba mengganggu perjalanan demokrasi, hukum, politik di Papua maka pemerintah Indonesia wajib menyelesaikannya," tegas Marsudi Syuhud, Jumat (2/7/2021).
Menurut dia, munculnya gangguan KKB Papua sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam menyelesaikannya.
"Saya sampaikan tidak semua warga Papua itu teroris, teroris itu sifatnya hanya pribadi saja, yakni, mereka yang melakukan berbagai tindakan kejahatan dan aksi teror di Papua," ungkap Marsudi.
Dijelaskan bahwa dengan menurunkan TNI-Polri memburu para pelaku teror di Papua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat dari aksi-aksi kejahatan dan teror yang dilakukan KKB Papua, langkah pemerintah harus diapresiasi.
"Kita ucapkan apresiasi untuk pemerintah. Kehadiran TNI-Polri telah memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua dan berhasil menekan tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB Papua," kata Marsudi.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah berusaha membuat berbagai terobosan dan langkah untuk mengubah masyarakat Papua ke arah yang lebih maju.
Seperti memberi keleluasaan bagi pemerintah Papua untuk mengurus anggaran, pemerintahan dan lainnya.
Bahkan Alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) pun mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.
"Karena itu adalah anggaran pemerintah, tentu harus diawasi, sama dengan pemerintah daerah lainnya. Sehingga, dana yang diberikan tersebut benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Papua," jelasnya.
Sejumlah Organisasi Masyarakat tolak KKB Papua
Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komponen Merah Putih Papua, menolak dengan tegas keberadaan teroris KKB Papua.
Mengutip TribunPapua.com (30/6/2021), mereka bahkan tak mau memperingati hari jadi OPM yang jatuh setiap tanggal 1 Juli.
Ketua Komponen Merah Putih Provinsi Papua, Albert Ali Kabiay, mengatakan peryataan sikap tersebut demi menjaga Tanah Papua tetap aman dan damai.
Alasannya, lantaran melihat dinamika politik dan gangguan keamanan yang ditengarai organisasi tersebut selama ini di Papua.
"Kami menolak segala bentuk kegiatan peringatan 1 Juli HUT TPN/OPM atau kelompok separatis teroris di Papua.
Sebab 1 juli yang sesungguhnya ialah HUT Bhayangkara Polri," ujarnya dalam keterangan pers di Obhe Kampung Sereh, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Rabu (30/6/2021).
Kabiay saat memberikan keterangan pers, didampingi sejumlah tokoh muda Papua; Ondoafi Kampung Sereh, Yanto Eluay yang juga anak kandung dari tokoh masyarakat Papua yang disegani, almarhum Theys Eluay.
Kemudian, Ketua Barisan Merah Putih, Max Ohee, anak kandung dari Pejuang Pepera 1969, Ramses Ohee. Kepala Suku Besar Eseleng Tabi, Herman Yoku, dan Sem Kogoya selaku Wakil Ketua Pengendali Masyarakat Adat Pegununangan Tengah Papua.
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan berisi enam poin.
Pertama, mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh kelompok separatis dan teroris di Papua. Sebab, nantinya akan merugikan masyarakat sendiri.
Kedua, mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah terhadap penetapan kelompok separatis di Papua sebagai kelompok teroris.
"Sesuai undang-undang yang berlaku, karena telah terbukti mereka menimbulkan teror terhadap masyarakat Papua," ujar Kabiay.
Ketiga, mendukung sepenuhnya aparat TNI dan polisi untuk melakukan penegakan hukum secara terukur, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Papua.
Keempat, mendukung sepenuhnya keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua.
"Sebab hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Kabiay.
Kelima, mengimbau seluruh elemen masyarakat agar terus mendukung dan mensukseskan pelaksanaan PON XX Papua 2021.
Terakhir, mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi di Papua.
(*)