GridHot.ID - KKB Papua terus beraksi menebar teror kepada masyarakat sipil maupun aparat TNI-Polri.
Terbaru, KKB Papua dikabarkan sedang bergerak menuju kawasan tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.
Namun langkah KKB Papua ke kawasan PT Freeport itu tampakanya tak akan berjalan mulus. Pasalnya mereka memiliki lawan tangguh untuk dihadapi.
Lawan tangguh KKB Papua tentu saja aparat gabungan TNI-Polri.
Dilansir dari Kompas.com, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan petugas gabungan yang memiliki kekuatan mumpuni telah menyiapkan antisipasi untuk mencegah aksi KKB Papua.
Aparat gabungan akan melakukan penyekatan di sejumlah titik.
"Kita di Timika kan sudah ada kekuatan yang cukup ya, nantinya informasi dari Satgas Damai Cartenz dan Polres Mimika kita akan melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk mencegah hal tersebut," ujar Fakhiri di Jayawijaya, Papua, Rabu (22/6/2022).
Fakhiri menambahkan, jumlah personel gabungan di Mimika dinilai cukup meredam aksi KKB Papua.
Kapolda pun yakin KKB sulit memasuki kawasan PT Freeport seperti yang pernah terjadi pada 2017.
Menurut Fakhiri, aktivitas di kawasan Freeport sudah normal.
Ia tak ingin aktivitas di kawasan tambang itu terganggu akibat ulah KKB.
"Kami akan sekat sebelum mereka masuk, kami tidak mau mereka datang dan mengganggu aktivitas pertambangan dan masyarakat di sana," kata dia.
Sebagai informasi, sepanjang 2017, ada 27 kasus penembakan di areal PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
Penembakan dari KKB menyasar fasilitas perusahaan maupun petugas kepolisian.
Tercatat, dua petugas yang tergabung dalam personel Satgas Amole tewas dan 16 anggota lain terluka selama terjadi kontak senjata di 2017.
Selain terlibat penembakan, KKB diketahui juga pernah menyandera lebih dari ribuan warga dan mengganggu kondisi keamanan, serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pada November 2017, setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.
Informasi ini awalnya diungkapkan Kepala Polda Papua saat itu, Irjen Boy Rafli Amar.
Boy menegaskan, saat itu Polri bersama unsur TNI berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata.
(*)