Gridhot.ID - Benny Wenda merupakan salah satupetinggi KKB Papua yang memiliki rekam jejak kontroversial.
Pada akhir 2020 lalu, Benny Wenda ramai diperbincangkan lantaran mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.
Pengumuman negara Papua Barat yang dideklarasikan oleh Presiden Sementara United Liberation Movement for West Papua atau (ULMWP) itu memancing reaksi keras dari pemerintah dan MPR RI.
Mengutip Kompas.com, tindakan Benny Wenda yang mengklaim kemerdekaan Papua Barat dinilai sebagai perbuatan makar.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) bahkan menolak klaim Benny Wenda terkait pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat.
OPM menilai klaim tersebut sebagai bentuk kegagalan ULMWP.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menegaskan bahwa pihaknya tak mengakui klaim Benny Wenda terkait pembentukan 'Pemerintah Sementara Papua Barat'.
TPNPB-OPM tak bisa mengakui klaim tersebut, lantaran Benny Wenda merupakan warga negara asing.
"Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi."
"Dia adalah warga negara Inggris. Menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Papua Barat," kata Sebbymelalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/12/2020).
Kata Sebby, klaim itu dinilai tidak akan menguntungkan keinginan 'rakyat Papua' untuk merdeka penuh dari Indonesia.
"Mulai ini kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda karena jelas-jelas dia merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Diketahui bahwa dia bekerja untuk kepentingan kapitalis asing," jelasnya.
Yang terbaru, kini Benny Wenda menyatakan sudah siap mengambil alih urusan Negara Papua Barat.
Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda disambut Chairman of VWPISA Committee, Elder Job Dalesa (kiri), mantan Sekretaris Jenderal SHEFA Morris Kaloran dan Freddy Warome di Bandara Internasional Port Vila Vanuatu pada 4 Juli 2022
Pentolan KKB Papua itu menegaskan bahwa telah membentuk kabinet yang terdiri dari 12 anggota, dengan Perdana Menteri Edison Waromi.
Benny Wenda menyampaikan itu saat kunjungan hari terakhir di Port Vila, Vanuatu.
Dia juga menyampaikan bahwa siap berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Namun sampai dengan saat ini Indonesia hanya diam.
"Pada tahun 2019, saya mengumumkan bahwa saya siap untuk berdialog dengan Presiden Indonesia dalam perjalanan untuk Negara Papua Barat, melalui dialog untuk pengakuan berdaulat negara kami yang telah dicuri Indonesia. Inilah posisi saya sekarang. Sejak itu Indonesia diam," kata Benny Wenda, dilansir Pos-Kupang.com dari thetpn-pbnews.com, Kamis (28/7/2022).
Benny Wenda membandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan bagi Negara Vanuatu.
"Kami mengikuti jejak perjuangan Kemerdekaan Pemimpin Vanuatu dengan pengibaran Bendera Vanuatu oleh Pemerintah Sementara Rakyat (Partai Nasional Hebrides Baru) pada November 1977."
"Akhirnya Resident Commission Inggris dan Prancis setuju untuk mendengarkan mereka berbicara tentang aspirasi politik mereka untuk melepaskan diri dari kolonialisme setelah 74 tahun pemerintahan kolonial bersama, pada tanggal 30 Juli 1980," tambah Benny Wenda.
Dia yakin bahwa Jakarta (Indonesia) yang sekarang diam, akhirnya akan setuju untuk duduk untuk berbicara tentang West Papua's Freedom seperti yang dilakukan Inggris dan Prancis.
"Para pemimpin ULMWP sekarang sudah siap untuk menentukan nasib politik di tangan mereka. Jadi, percayakan kami untuk mulai terlibat dengan Indonesia. Itulah posisi kami saat ini," ujarnya.
Benny Wenda berharap Indonesia mengizinkan Komisiner Tinggi PBB untuk mengunjungi Papua Barat, sebagaimana permintaan 108 negara anggota ACP serta UE.
Menurutnya, Indonesia menerapkan taktik penundaan selama tiga tahun terakhir.
"Doa saya agar PIF mengulangi seruannya sesuai dengan resolusinya," ucapnya.
Selain itu, Benny Wenda mendesak Indonesia menarik 25 ribu anggota TNI dari Papua Barat. Kehadiran TNI berdampak warga lokal mengungsi dari desanya.
"Para pengungsi pribumi kemudian harus kembali ke desa mereka. Kita tahu bahwa banyak dari mereka yang kelaparan dan banyak dari mereka telah meninggal."
"Sekarang orang-orang fokus pada perang di Ukraina tetapi bagaimana dengan enam puluh tahun jika perang terjadi di wilayah? Inilah sebabnya saya menantang saudara-saudari Melanesia untuk melihat dulu saudara-saudara Anda yang menderita di Papua Barat sekarang," kata Benny.
Dia menyebut kehadiran 25 ribu anggota TNI mengakibatkan perpindahan 100.000 orang Papua Barat dari pemukiman mereka.
Hampir 450 orang telah meninggal dalam lima tahun terakhir. Ia menyebut 7 pendeta telah dibunuh oleh militer Indonesia.
Saat dia berbicara, dia mengatakan orang-orangnya masih di semak-semak. Untuk itu, ia meminta Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi Papua Barat, serta perwakilan dari Afrika Karibia Pasifik (ACP) dan Uni Eropa (UE).
"Ini adalah doa saya agar Pemerintah Perdana Menteri Bob Loughman saat ini juga akan menyinari Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi Papua Barat," tambahnya.
Puji Vanuatu
Benny Wenda memuji Negara Vanuatu. Ia memiliki kesan tersendiri terhadap Vanuatu.
"Bagi saya, Vanuatu seperti rumah saya karena saya disambut oleh 'wantoks' - orang yang membuat saya betah. Setibanya saya di bandara, saya disambut oleh Panitia Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat Vanuatu lengkap dengan Pengibaran Bendera Papua Barat. Saya menjadi emosional dengan gerakan ini," ujarnya.
Kedua, lanjut Benny Wenda, Vanuatu memprakarsai penyatuan berbagai faksi di Papua Barat menjadi ULMWP pada tahun 2014.
"Dukungan solid dari kedua mantan Perdana Menteri Mr Joe Natuman pada tahun 2014 diikuti oleh Mr Charlot Salwai akan selalu dikenang oleh rakyat. Kemudian pada tahun 2018, mereka memberi ULMWP sebidang tanah dengan kantor untuk menjalankan Kantor Internasional Papua Barat saya di Port Vila untuk melobi pengakuan internasional untuk Papua Barat," papar Benny Wenda.
"Sekarang saya kembali ke kantor saya dan telah bertemu dengan kedua Presiden Dewan Kepala Nasional Malvatumauri serta Dewan Kepala Efate Vaturisu di mana Port Vila berada, dan Komite Papua Barat Vanuatu dan Asosiasi Papua Barat Bebas Vanuatu," tambahnya.
Pada tahun 2019, kata Benny Wenda, PIF mengeluarkan resolusi di Tuvalu untuk mendukung Komisi HAM PBB untuk mengunjungi Papua Barat.
"Saya yakin bahwa pemimpin PIF akan mengulangi seruan yang sama kepada Komisaris Tinggi untuk mengunjungi Papua Barat," katanya.
Benny Wenda mengatakan, meskipun Vanuatu adalah negara kecil, namun memiliki hati yang besar dan membuat negara-negara besar di dunia duduk untuk memperhatikan kehadirannya.
Menurutnya, seluruh dunia perlu belajar dari Vanuatu, negara kecil dengan suara yang kuat di dunia.
"Dengan kami di Papua Barat, tanpa Vanuatu kami tidak akan pernah sampai sejauh ini," katanya.
"Setiap hari di Papua Barat, pria, wanita, dan anak-anak membicarakan Vanuatu. Vanuatu bagi masyarakat Papua Barat adalah segalanya. Bagi mereka, Vanuatu adalah nambawan," ucap Benny Wenda.
(*)