GridHot.ID -Warga Ukraina yang membelot ke Rusia akan ditindak tegas.
Pemerintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenzky diketahui tengah melakukan perburuan terhadap para pembelot itu.
Dilansir dari rt via Tribunwow.com,tanda dimulainya perburuan tersebutdapat terlihat dari sebuah aturan baru yang kini diusulkan oleh pemerintah Ukraina pada Jumat (17/9/2022).
Dalam aturan baru tersebut, pemerintah Ukraina akan menindak pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti menerima paspor Rusia dengan ancaman hukuman penjara 10-15 tahun.
Sementara PNS Ukraina yang terbukti terlibat dalam penyebaran propaganda Rusia akan dikenai ancaman hukuman penjara 5-8 tahun.
Pemerintah Ukraina juga akan menindak warga sipil Rusia yang terlibat dalam aktivitas ilegal di wilayah Ukraina.
Informasi terkait aturan baru ini disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk.
Sebagai informasi, aturan ini telah dirancang oleh pemerintah Ukraina sejak Juli 2022 lalu setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menjanjikan pemberian kewarganegaraan Rusia secara cepat untuk rakyat Ukraina yang ingin pindah.
Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani dekrit yang mempermudah perpindahan penduduk Ukraina ke negaranya.
Dilansir TribunWow.com, dekrit itu mengizinkan pemegang paspor Ukraina yang telah memasuki Rusia sejak serangan Kremlin untuk tinggal dan bekerja di negara itu tanpa batas waktu.
Dilansir dari The Moscow Times, Minggu (28/8/2022), ada pula sejumlah uang yang ditawarkan negara bagi beberapa orang dengan kondisi khusus.
Hingga saat ini, warga Ukraina hanya bisa tinggal di Rusia maksimal 90 hari dalam jangka waktu 180 hari.
Untuk tinggal lebih lama atau bekerja, seseorang harus mendapatkan izin khusus atau izin kerja.
Namun, langkah baru itu memungkinkan warga Ukraina dan orang-orang dari wilayah timur separatis Ukraina untuk bekerja di Rusia tanpa izin kerja dan tinggal di negara itu tanpa batas waktu.
Agar memenuhi syarat, pelamar harus diambil sidik jarinya, difoto dan menjalani tes untuk obat-obatan dan penyakit menular apa pun.
Dekrit tersebut juga melarang deportasi warga Ukraina, kecuali mereka yang dibebaskan dari penjara atau mereka yang dianggap mengancam keamanan Rusia.
Dalam dekrit lain, Putin memerintahkan pembayaran sosial tersedia bagi orang-orang yang rentan, termasuk pensiunan, wanita cacat atau hamil, yang meninggalkan Ukraina atau wilayah separatis karena serangan tersebut.
Kategori orang tertentu, termasuk orang cacat dan orang tua di atas usia 80, akan diberikan 10.000 rubel (Rp 2,5 juta) dalam pembayaran bulanan.
Wanita hamil juga berhak atas pembayaran satu kali dalam jumlah yang sama.
Berdasarkan keputusan tersebut, pembayaran terkait harus dilakukan hingga 31 Desember 2022.
Meskipun dekrit tersebut ditandatangani oleh Putin pada 27 Agustus dan mulai berlaku pada tanggal ini, pembayaran akan mundur ke 1 Juli.
Adapun pengungsi yang telah tiba di Rusia dari dua republik Donbass dan Ukraina sejak 18 Februari akan berhak atas manfaat tersebut.
Menurut Moskow, 3,6 juta warga Ukraina, termasuk 587.000 anak-anak, telah memasuki Rusia sejak dimulainya serangan pada akhir Februari.
Pada bulan Juli, Kremlin mempermudah Ukraina untuk menerima kewarganegaraan Rusia, sebuah tindakan yang dikecam oleh Kyiv. (*)