Gridhot.ID - Kasus korupsi Lukas Enembe kini menjadi sorotan banyak orang.
Ditambah lagi masyarakat Papua kini pasang badan agar kasus korupsi Lukas Enembe bisa segera dihentikan.
Kasus korupsi Lukas Enembe ini memang sudah mendapat sorotan oleh pemerintahan.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menduga hasil korupsi yang dilakukan Lukas Enembe.
Merujuk temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah.
"Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi satu miliar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (19/9/2022).
Disebutkan ada 12 laporan yang salah satunya meneumkan kejanggalan rekening bank dan asuransi memiliki nominal hingga Rp71 miliar.
Mahfud MD meyakini kasus ini akan membesar seiring dengan jalannya penyelidikan.
Di Papua sendiri, sejumlah massa menggelar aksi bela Lukas Enembe di Taman Imbi, Jalan Irian, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/9/2022).
Dikutip Gridhot dari Tribunnews, massa aksi membawa beberapa baliho bertuliskan Save Lukas Enembe.
Seperti diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Setop bunuh karakter Pemimpin Papua," teriak seorang peserta aksi, Selasa, dikutip dari Tribun-Papua.com.
Koordinator Umum Koalisi Rakyat Papua, Otniel Deda, menyebut aksi ini dilakukan secara spontan karena kecintaan rakyat Papua terhadap Lukas Enembe.
"Ini bukti nyata kecintaan masyarakat kepada Gubernur Lukas Enembe."
"Dia (Gubernur) adalah tokoh pemersatu orang Papua," ungkapnya.
Massa Aksi Minta Lukas Enembe Diperiksa di Papua
Sementara itu, tokoh perempuan Papua, Herlina Murib, meminta agar Lukas Enembe tidak diperiksa di luar Papua lantaran sedang sakit.
"Masyarakat tidak setuju akan penetapan tersangka terhadap Bapak Gubernur Lukas Enembe, dan saya secara pribadi menolak penetapan tersangka karena itu tidak benar," katanya, Selasa, dilansir Tribun-Papua.com.
Gubernur Papua Lukas Enembe manjadi tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi oleh KPK
Ia menegaskan, apapun yang masuk dalam proses penyelidikan, harus bisa diselesaikan di Provinsi Papua.
"Alasannya beliau sedang sakit, sekarang kakinya sudah mulai membengkak, mulut sudah miring," beber dia.
KPK Didesak Hentikan Kasus Lukas Enembe
Sebelumnya, kepala adat di Papua, Ramses Wally, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe.
Menurut Ramses, KPK dalam menetapkan status tersangka harus melalui tahapan pemeriksaan.
"Saya pikir apa yang dilakukan KPK bisa menimbulkan persoalan, sebab bicara soal Pak Lukas Enembe, berarti bicara tentang Papua," ungkapnya kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (17/9/2022).
"Label tersangka ini lebih baik dicabut. Jangan-jangan ada kepentingan dan permainan yang tidak sehat," tambah dia.
Respons KPK
Mengenai kasus Lukas Enembe, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut pihaknya bisa saja menyetop perkara itu.
Namun, syaratnya yakni pihak Lukas Enembe harus membuktikan sumber uang miliaran rupiah yang menjadi transaksi mencurigakan berdasarkan temuan PPATK.
"KPK berdasarkan Undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3, kalau nanti dalam proses penyidikan Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut."
Massa pendukung Gubernur Lukas Enembe saat melakukan orasi di depan Mako Brimob Papua Papua di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Senin (12/9/2022).
"Misalnya, Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan," ujarnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022), seperti diberitakan Tribunnews.com.
Alex pun berharap Lukas Enembe dapat bersikap kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK.
Selain itu, Lukas Enembe diharapkan bisa hadir langsung dalam pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK bisa saja melakukan pemeriksaan di Jayapura, tapi Lukas Enembe diminta menenangkan masyarakat Papua lebih dulu.
Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan dugaan aliran dana Gubernur Papua Lukas Enembe.
Adapun temuan PPATK di antaranya yakni setoran ke sejumlah pihak dengan nominal Rp 1 miliar sampai ratusan miliar rupiah.
PPATK menemukan adanya transaksi setoran tunai yang dilakukan Lukas Enembe di kasino judi senilai 55 juta dolar Singapura atau sekira Rp 560 miliar yang dilakukan dalam periode tertentu.
Selain itu, ditemukan setoran tunai di kasino judi tersebut dalam periode pendek senilai 5 juta dolar Singapura.
PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai 55 ribu dolar Singapura atau sekira Rp 550 juta rupiah.
(*)