Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada Rabu (21/9), keputusan Presiden Vladimir Putin tentang mobilisasi parsial akan memanggil 300.000 personel tambahan untuk bertugas dalam operasi militer di tengah konflik Rusia dan Ukraina.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan Kontan.co.id, 23 September 2022, dalam sebuah wawancara dengan televisi Pemerintah Rusia, Shoigu mengungkapkan, para siswa dan mereka yang bertugas sebagai wajib militer tidak akan dipanggil, dan mayoritas dari jutaan pasukan cadangan Rusia tidak akan direkrut guna bantu konflik Rusia dan Ukraina.
Menurut Shoigu, panjang "garis kontak" di Ukraina lebih dari 1.000 km, dan tujuan utama mobilisasi adalah untuk membantu mengamankan wilayah di belakang garis depan dan di garis depan dalam konflik Rusia dan Ukraina.
Dalam pengakuan yang jarang tentang kerugian militer negeri beruang merah, Menteri Pertahanan Rusia mengungkapkan, hampir 6.000 tentara Rusia tewas di Ukraina sejak intervensi militer pada Februari lalu.
"Kerugian kami untuk hari ini adalah 5.937 orang tewas," kata Shoigu dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip Reuters, seraya menambahkan, Rusia "tidak terlalu banyak memerangi Ukraina melainkan Barat secara kolektif" di Ukraina.
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Kompas.com, 23 September 2022, Indonesia berharap senjata nuklir tak digunakan dalam perang Rusia-Ukraina.
Pernyataan Pemerintah Indonesia ini muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina jika Barat terus ikut campur dalam konflik tersebut.
“Saya rasa Indonesia dan negara-negara dunia pada umumnya berharap konflik bisa mencapai satu solusi dan dijauhkan dari penggunaan senjata nuklir,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam konferensi pers yang diadakan secara daring pada Kamis (22/9/2022).
Faizasyah berpandangan dunia harus belajar dari pengalaman tentang betapa destruktifnya dampak penggunaan senjata nuklir dalam Perang Dunia II—sehingga tidak mengulanginya dalam konflik apa pun.
“Kita tidak ingin terjadi kehancuran serupa seperti yang pernah dialami oleh masyarakat dunia di masa lalu,” ujar dia, sebagaimana dikutip dari Kantor berita Antara.
Faizasyah menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia terus mencermati perkembangan perang antara Rusia dan Ukraina, termasuk pengumuman baru-baru ini oleh Putin tentang rencana mobilisasi militer secara parsial untuk membantu pasukan Rusia di medan perang.
“Indonesia mengikuti dari dekat perkembangan ini karena kita memiliki perwakilan di Ukraina dan juga di Rusia sehingga berbagai perkembangan terkait konflik yang terjadi bisa kita nilai sejauh mana hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan eskalasi keamanan di wilayah konflik, dan juga di lingkungan yang lebih luas lagi,” jelas dia.
Faizasyah mengatakan bahwa perkembangan konflik Rusia-Ukraina akan dibahas oleh Menlu Retno Marsudi dalam komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
Menlu Retno saat ini sedang berada di New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-77 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami meyakini bahwa konflik Ukraina ini akan menjadi salah satu bahasan yang menarik perhatian delegasi negara-negara yang sekarang berada di New York dalam rangka Sidang Majelis Umum PBB,” kata dia.
Selain eskalasi konflik, Sidang PBB juga diperkirakan akan mengangkat isu krisis pangan dan energi sebagai salah satu dampak perang Rusia-Ukraina.
Isu tersebut sebelumnya telah dibahas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika melakukan lawatan damai ke Kiev dan Moskow, pada akhir Juni lalu.
“Isu yang diangkat oleh Bapak Presiden menjadi salah satu tema yang ditindaklanjuti dalam kerangka PBB oleh Sekjen PBB, sehingga sudah ada pergerakan gandum dari wilayah Ukraina untuk bisa keluar dan memasuki pasar bebas," ucap dia.
"Jadi kalau kita lihat dari esensi penting yang diangkat Bapak Presiden, isu ketahanan pangan menjadi isu yang secara berkelanjutan menjadi pembahasan dalam kerangka bilateral, regional, dan dalam pembahasan di Sidang Majelis Umum PBB,” jelas Faizasyah.
(*)