Gridhot.ID - Dunia kini sedang menghadapi kondisi ekonomi yang memperihatinkan.
Mulai dari covid-19 hingga kini peperangan Rusia Ukraina membuat dunia terombang-ambing di tengah ketidak pastian.
Beberapa kejadian tersebut tentunya memicu banyak hal yang kemudian berakhir inflasi di berbagai negara termasuk Indonesia.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti kalau Indonesia akan menghadapi inflasi.
"Momok terbesar semua negara adalah inflasi. Momok semua negara saya lihat. Oleh sebab itu kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai bawah dan semua kementerian dan lembaga," ujar Jokowi dalam sambutannya pada acara pengarahan Presiden RI kepada seluruh menteri/kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, pangdam, kapolda dan kajati di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).
"Seperti saat kita menangani Cobid-19. Kalau Covid-19 kita tangani sama-sama, maka inflasi harus kita tangani sama-sama," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga kembali mengingatkan soal kondisi ketidakpastian ekonomi global. Kepala Negara mengatakan, masa depan ekonomi dunia sangat sulit diprediksi.
"Sangat sulit diprediksi, sangat sulit dihitung oleh siapa pun. Sulit melihat arah ke depan dan penyelesaiannya seperti apa. Ini semua akan terus saya ungkapkan agar semuanya memiliki sense of crisis," tutur Jokowi.
Kini dikutip Gridhot dari Kontan, Pemerintah Indonesia tampaknya harus kerja keras mengatasi lonjakan penduduk miskin di tanah air.
Apalagi Bank Dunia baru-baru ini mengubah batas garis kemiskinan yang menyebabkan jumlah penduduk miskin Indonesia bakal melonjak tajam.
Sebab pada tahun 2022 Bank Dunia mengadopsi purchasing power parities (PPPs) 2017.
Bank Dunia dalam laporan bertajuk World Bank Eas Asia and The Pasific Economic Update October 2022, Reform for Recovery yang terbit pada akhir September 2022.
Penerapan PPPs 2017 dengan pertimbangan agar tingkat kemiskinan lebih mencerminkan harga yang berlaku dibandingkan dengan PPPs 2011,
Hitungan baru ini menyebabkan penduduk yang mendekati batas gari kemiskinan di seluruh negara akan meningkat.
Perubahan ini, meliputi kenaikan tingkat garis batas kemiskinan ekstrem secara internasional.
Walhasil penduduk miskin di negara negara berpenghasilan rendah akan berubah total.
Sebagai gambaran, jika semula penghitungan garis batas kemiskinan Bank Dunia mengacu PPPs 2011, yakni sebesar US$ 1,9 per orang per hari, dengan PPPs 2017, naik menjadi US$ 2,15 per orang per hari.
Pada laporan tersebut Bank Dunia tidak memperinci berapa jumlah lonjakan penduduk di bawah garis kemiskinan atau biasa disebut dengan kemiskinan ekstrem.
Bank Dunia menyebut dampak terhadap kemiskinan ekstrem memang terbatas lantaran tingkat kemiskinan ekstrem di kawasan Asia dan Pasifik relatif sangat rendah.
Khusus Indonesia, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia yang ada di bawah garis kemiskinan pada akhir Maret 2022 yang lalu mencapai 26,16 juta orang.
Sementara untuk kelompok hampir miskin atau di atas batas garis kemiskinan menengah ke bawah, naik tinggi lantaran batasnya juga direvisi dari semula US$ 3,2 per orang per hari, menjadi US$ 3,65 per orang /hari.
Adapun garis kemiskinan untuk kelas berpenghasilan menengah atas direvisi dari US$ 5,50 per orang/hari menjadi US$ 6,85 per orang/hari.
Dengan metode perhitungan baru ini Bank Dunia menyebut akan menyebabkan terjadinya lonjakan penduduk miskin terutama di Indonesia dan China.
Dalam hitungan Bank Dunia, di Indonesia menggunakan basis data kemiskinan 2019 jumlah penghitungan penduduk dengan kategori miskin lower middle income class dengan batas penghasilan US$ 3,65 per orang /hari akan mencapai 67 juta jiwa atau bertambah sebanyak 13 juta jiwa.
Sebagai pembanding dengan penghitungan lama jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 54 juta jiwa.
Sedangkan kelompok warga menengah atas di atas garis kemiskinan atau rerata berpenghasilan sebesar US$ 6,85 per orang per hari, dengan hitungan baru mencapai 168 juta jiwa.
Padahal dengan hitungan lama, kelompok masyarakat yang disebut Bank Dunia dalam kategori upper middle income class poverty line ini masih sebesar 141 juta jiwa artinya bertambah 27 juta jiwa.
Menurut pertimbangan Bank Dunia di Indonesia dan China terkena dampak besar penghitungan baru ini lantaran kemiskinan di kedua negara ini bersama-sama menyumbang lebih dari 85% penduduk miskin secara regional.
Faktor yang paling penting adalah perubahan tingkat harga di negara Asia Timur dan Pasifik tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Selain itu harga relatif yang lebih tinggi menyiratkan penurunan daya beli, sehingga menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
Bank Dunia mengasumsikan pada tahun 2017, sekeranjang barang dan jasa di beberapa negara Asia Timur dan Pasifik lebih mahal dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Di China, misalnya, harga makanan dan pakaian 15% - 40% lebih tinggi daripada rata-rata global pada tahun 2017.
(*)