Gridhot.ID - KKB Papua meresahkan warga sekitar.
Dikutip Gridhot dari Kompas TV, KKB Papua baru saja melakukan penyerangan hingga menyebabkan korban jiwa.
Dilaporkan KKB Papua melakukan serangan brutal ke pekerja Trans Papua hingga membuat empat nyawa melayang.
Keluarga korban merasa terpukul dan ingin agar para pelaku dihukum seberat mungkin.
Kini polisi bersama Komnas HAM berusaha mengusut kasus brutal ini.
Dikutip Gridhot dari Tribun Papua, Komnas HAM Papua dan Papua Barat bekerja cepat guna mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap empat pekerja Jalan Trans Papua Barat di Teluk Bintuni beberapa waktu lalu.
Diketahui, pelaku pembunuhan terhadap empat pekerja tersebut dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah tersebut.
Sebanyak 12 orang KKB telah diidentifikasi oleh Polda Papua Barat, dan telah dirilis sebagai daftar pencarian orang (DPO).
Berikut ini nama-nama DPO yang melakukan aksi pembantaian di Teluk Bintuni yakni, Martinus Aisnak, Frangky Muuk, Tom Aimau, Manfret Fatem, Manuel Aimau.
Selanjutnya, Sutiawan Orocomna, Barnabas Muuk, Matias Aisasior, Marthen Aikingging, Willy Sakof, dan Thomas Muuk.
Sementara, seorang DPO yang masih dibawah umur lainnya hingga kini belum diketahui identitasnya.
Kali ini, Komnas HAM pun memeriksa Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw. Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM menemukan beberapa hal yang aneh.
"Kami sudah periksa namun kok sekelas Bupati dia tidak tahu ada proyek di wilayah itu," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Kamis (6/10/2022).
Frits mengaku, selama ini pihaknya tidak mengetahui keberadaan kelompok sipil bersenjata di Bintuni.
"Sayangnya proyek besar sedangkan dilaksanakan di situ kok sampai mereka dibantai bupati tidak tahu," tuturnya.
Menurutnya, ketidaktahuan Bupati Bintuni merupakan sebuah ironi. "Kami minta agar bupati harus segera melakukan evaluasi standar teknis terkait pekerjaan di sana," jelas Frits.
KKB Papua di markas mereka
Harusnya, ada koordinasi yang dilakukan secara intensif oleh Dinas PU baik di kabupaten dan provinsi.
Ia berujar, pihaknya mengajukan pertanyaan yang harus diklarifikasi kepada Bupati Bintuni.
Hanya saja, bupati justru tidak mengetahui pekerjaan jalan, jumlah anggaran, hingga perusahaan yang ikut tender pun tak diketahui.
Menurutnya, semua ini akan jadi catatan dan nantinya dirangkum untuk selanjutnya dibuat langkah lebih lanjut.
(*)