"Ada 20.000 komentar yang masuk ke KPI. Ada yang meminta boikot Lesti Billar, dan ada yang bilang Lesti selalu dihati," sambungnya.
Masukan dari netizen perlu dipertimbangkan oleh pihak KPI.
Sampai saat ini, KPI sebagai pihak yang berdiri netral masih mengkaji tuntutan tersebut.
Mereka akan bertindak adil pada semua acara tanpa melihat rating share sebuah program acara.
"Nah ini kan ada dua masukan yang harus dipertimbangkan dan diterima oleh KPI. KPI tidak bisa hanya memilih salah satu saja."
"KPI harus pada posisi netral, KPI harus mengambil suatu kebijakan yang mana harus berbasis pada kepentingan publik," terang Nuning.
"Dengan 2 masukan itu, tentunya kami masih mengkaji. Selain itu masih melihat fakta-fakta yang ada," jelas Nuning.
Mengutip Kompas.com, Nuning juga menegaskan bahwa KPI akan selalu mengimbau lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT ataupun pelaku kejahatan seksual.
"Kami sebagai regulator penyiaran akan tetap mengeluarkan kebijakan berdasar regulasi yang ada di P3SPS dan Undang-Undang Penyiaran," ucapnya.
Oleh karena itu, Nuning berharap semua figur publik bisa selalu memberi pesan positif, baik di depan maupun di belakang layar.
Ini karena masyarakat sekarang lebih kritis dan bisa memilih siapa figur yang layak untuk ditonton.
"Publik sekarang mulai kritis, publik akan bisa memilah dan memilih siapa public figure yang layak (muncul)," ujar Nuning.
"Di pundak mereka ada beban harapan publik yang tinggi, maka tentunya para public figure ini memberikan pesan-pesan positif, nilai-nilai yang baik bagi publik," kata Nuning. D
Diberitakan sebelumnya, saat heboh KDRT Rizky Billar yang laporkan oleh Lesti, KPI menegaskan agar lembaga penyiaran tidak menampilkan pelaku KDRT.
"Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai pengisi acara atau penampil dalam semua program siaran, baik di televisi dan radio," demikian keterangan dalam unggahan @kpipusat, Jumat (30/9/2022).
(*)