Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga mengarahkan jajarannya untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa untuk menunjang kegiatan yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua).
Arahan soal menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa untuk KKB Papua dari Kapolda itu dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Romilus Tamtelahitu ketika dikonfirmasi di Manokwari, Jumat.
Mirisnya, dana yang disetor diduga untuk mendanai KKB Papua itu merupakan dana desa yang seharusnya digunakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan AntaraPapuaBarat, 29 Oktober 2022, ia mengatakan tim gabungan Polda Papua Barat sedang melakukan pendalaman terhadap penggunaan dana desa pada dua daerah yang kerap menjadi sasaran gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan berafiliasi dalam organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
"Terkait aliran dana desa untuk menunjang kegiatan yang bertentangan dengan NKRI menjadi salah satu agenda prioritas Polda Papua Barat sebagaimana arahan dan komitmen Bapak Kapolda," ujar Romilus.
"Tim gabungan sedang melakukan pendalaman penggunaan dana desa di Kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni karena dalam dua tahun terakhir dua daerah ini secara berturut-turut terjadi peristiwa penyerangan terhadap aparat negara maupun warga sipil," ujarnya.
Romilus juga mengatakan bahwa secara spesifik sejumlah kampung di Maybrat dan Teluk Bintuni telah menjadi target penyelidikan penggunaan dana desa karena diduga sebagai sarang organisasi KNPB.
"Ada sejumlah kampung yang sudah terindikasi menggunakan dana desa untuk menopang kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara Indonesia," ujar Kombes Romilus Tamtelahitu.
Sebelumnya, pada 21 Oktober 2022, Kepolisian Daerah Maluku menangkap enam orang tersangka penyelundupan sejumlah senjata api dan ratusan amunisi yang akan diselundupkan dari Maluku ke Papua.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Kombes Polisi Andi Iskandar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan awal para tersangka menyebut penyelundupan senjata ke Papua karena ada pemesan.
"Iya benar, ada rencana penyelundupan senjata api dan amunisi ke Papua dari Maluku.
Alasan tersangka menyelundupkan senjata api ke Papua karena ada permintaan pengiriman senjata dari warga Papua," ujar Andi Iskandar di Ambon.
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Kompas.com, 22 Oktober 2022, senada dengan hal tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw cukup prihatin menyusul laporan dana desa di wilayah pedalaman mengalir ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Ini merujuk dari laporan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw yang menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayahnya melakukan ancaman terhadap perangkat desa untuk mendapatkan dana tersebut.
"Kami berharap perhatian serius pihak Kepolisian maupun TNI sehingga masyarakat di daerah pedalaman Bintuni dapat hidup tenteram," kata Petrus Kasihiw dalam rapat kerja para wali kota dan bupati se-Papua Barat, Kamis (20/10/2022).
Paulus Waterpauw mengatakan kejadian tersebut bukan hanya terjadi di Provinsi Papua Barat, tetapi juga di Provinsi Papua.
Dikatakan, KKB meminta uang kepada aparatur kampung disertai ancaman bahkan tindakan-tindakan kekerasan.
Kelompok bersenjata itu, ucapnya, menunggu waktu pencairan dana desa kemudian mengadang kepala desa untuk meminta dana desa.
"Hal ini nyata masih terjadi," kata Paulus Waterpauw.
Paulus mengatakan tidak ada toleransi bagi siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain.
"Kita upayakan terus menindak tegas kelompok ini. Aparat terus melakukan tindakan kepada mereka ini," kata Paulus Waterpauw.
(*)