KKB Papua Seenak Jidat Nikmati Dana Desa, Polisi Langsung Blokir Rekening Kampung-kampung di Teluk Bintuni: Warga Hanya 200 Orang, Datanya Malah 300 Jiwa

Minggu, 20 November 2022 | 20:13
TPNPB

KKB Papua

Gridhot.ID - KKB Papua masih terus menebar teror di masyarakat.

Dikutip Gridhot dari POS Kupang, KKB Papua bahkan sedang berusaha mencari dukungan internasional.

Sebelumnya, pemimpin KKB Papua Benny Wenda menyatakan sudah mengantongi dukungan dari 140 organisasi dunia yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia.

Dukungan datang dari berbagai organisasi serta individu yang diduga merupakan sosok-sosok penting dalam masalah ini.

Meski pemimpinnya mencari jalur politis, KKB Papua di Papua sendiri justru menggunakan cara teror untuk bisa memenangkan pertempuran.

Usai beberapa kali membuat serangan, diduga KKB Papua juga mengambil dana desa dari pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan.

Dikutip Gridhot dari Tribun Papua, Pemerintah diminta mengevaluasi dana desa pada setiap kampung di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Ini menyusul diblokirnya tiga rekening kampung di Teluk Bintuni, lantaran dana desa diduga mengalir ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Dana desa ini memang harus dievaluasi terkait peruntukannya," ujar Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, kepada awak media, Kamis (17/11/2022).

Jika tidak sesuai dengan peruntukan, maka harusnya dikembalikan ke negara.

"Kalau diberikan kepada orang lain yang bukan dari situ, kira-kira siapa akan bertanggungjawab," tuturnya.

Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT Pos Logistik Indonesia untuk Lulusan D3 dan S1, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

Harusnya, dana desa dari pusat diterima oleh warga yang benar-benar hidup di kampung tersebut.

"Kalau tidak tepat berarti itu pidana sebaiknya itu (rekening) kampung diblokir saja," tegas Daniel.

Pasalnya, Daniel mengaku selama ini realitasnya seperti itu namun tidak ada yang berani untuk bertanggung dengan dana desa di daerah tersebut.

"Kalau jumlah warga hanya 200 orang, namun datanya malah 300 jiwa kemudian 100 ini dari mana?" imbuhnya.

"Pastinya nanti akan dilakukan evaluasi semuanya termasuk Bintuni dan Maybrat."

Sehingga, penggunaan dana desa di daerah Maybrat dan Bintuni tidak disalahgunakan untuk kegiatan KKB.

(*)

Tag

Editor : Angriawan Cahyo Pawenang

Sumber pos kupang, tribun papua