Gridhot.ID - Pemilu 2024 sudah mulai semakin dekat dan semakin panas.
Bursa calon Presiden dan Wakil Presiden juga sudah mulai ramai menuju Pemilu 2024 ini.
Tak hanya mempersiapkan agenda, pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga harus mempersiapkan tenaga tambahan untuk ikut membantu mengurus penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dikutip Gridhot dari Tribunnews Sultra, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat akan merekrut anggota Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu 2024.
Badan Ad Hoc Pemilu 2024 merupakan penyelenggara pemilihan umum di daerah maupun luar negeri yang pembentukannya bersifat sementara.
Badan Ad Hoc bertugas membantu KPU dalam menyelesaikan kerja-kerja Pemilu 2024 mulai tahapan pemilihan dan pemungutan suara di tingkat kecamatan sampai kelurahan atau desa.
Anggota Badan Ad Hoc pemilu yakni Panitia Pemilihan kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pendaftaran Pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemilihan di Luar negeri.
Dikutip Gridhot dari Kompas TV, selain merekrut Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga akan membuka pendaftaran untuk posisi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.
KPPS Pemilu 2024 adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Dilansir laman kpu.go.id, anggota KPPS berjumlah tujuh orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota dengan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS Pemilu 2024 wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
Adapun masa kerja KPPS Pemilu 2024 adalah 25 Januari sampai 23 Februari 2024.
Tugas KPPS Pemilu 2024
Tugas anggota KPPS Pemilu 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni sebagai berikut.
1. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS
2. Menyerahkan DPT kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
4. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS
5. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, KPPS mempunyai kewenangan dan kewajiban antara lain:
1. Menempelkan DPT di TPS
2. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
3. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
4. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa
5. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
6. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Gaji KPPS Pemilu 2024
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan akan ada kenaikan honor untuk badan ad hoc Pemilu 2024 termasuk KPPS.
Dalam konferensi pers Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu hari kedelapan, di Kantor KPU, pada Senin, 8 Agustus 2022, disebutkan gaji KPPS Pemilu 2024 yakni Rp1,2 juta untuk ketua dan Rp1,1 juta untuk anggota.
“Jadi setidaknya sudah ada gambaran honor untuk badan ad hoc, terutama untuk KPPS sudah ada kenaikan yang relatif besar dari Rp550.000 (honor ketua KPPS pada Pemilu 2019) menjadi Rp1.200.000 dan untuk anggota KPPS dari Rp500.000 menjadi Rp1.100.000,” ungkap Hasyim.
(*)