Gridhot.ID - Rencana Pertamina untuk melakukan pengawasan ketat dalam pembelian gas elpiji 3 kg mulai direalisasikan perlahan.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Pertamina memang sudah memulai uji coba untuk melakukan aturan pembelian gas elpiji 3 kg harus menggunakan KTP.
Aturan beli gas elpiji 3 kg dengan KTP ini dibuat agar subsidi bisa dinikmati secara tepat sasaran oleh masyarakat yang berhask dan pedagang kecil.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso mengatakan program uji coba pembelian elpiji 3 kg dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan diperluas hingga di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dia mengatakan, hingga saat ini penggunaan sistem MyPertamina untuk pengendalian elpiji 3 kg masih terus digalakkan melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP konsumen.
"Roadmap implementasi tahap 2 direncanakan di pulai Jawa, Bali, dan NTB di tahun 2023," kata Harsono dalam Rapat Bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (7/2/2023).
Harsono mengatakan, untuk program pengendalian, pendaftaran konsumen elpiji 3 kg sudah dilakukan. Sistem Pertamina mulai terkoneksi dan kita sudah mulai mendapat database dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Dari sini kita bisa identifikasi terdapat 47 juta kepala keluarga (KK) atau 170 NIK," kata dia.
Harsono mengatakan, di tahun 2022 lalu, secara demand ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen. Pertamina ditugaskan untuk menyalurkan BBM public service obligation (PSO) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Tertentu (JBT) telah terpenuhi dengan baik.
"Untuk volume BBM dan elpiji PSO telah tersalurkan di angka 60,1 juta kl, di mana untuk BBM pada angka 46 juta kiloliter, dan elpiji 14 juta kiloliter yang setara dengan 7,8 juta metrik ton dari kuota 8 juta metrik ton," ujarnya.
Sementara dari sisi komersial, Harsono mengatakan terjadi pertumbuhan signifikan pada realisasi penjualan komersial atau korporasi.
Adapun realisasi penjualan sampai dengan Desember 2022 sebesar 20,4 juta kiloliter dari rencana semula 18,9 juta kiloliter. Dia bilang, realisasi tersebut merupakan penjualan ke sektor industri, aviasi dan petrochemichal.
Di tahun 2023, Pertamina Perta Niaga memiliki program strategis yang berkaitan dengan layanan publik seperti pengendalian BBM dan elpiji melalui Program Subsidi Tepat yang sudah dijalankan sejak Semester II Tahun 2022.
"Untuk pengendalian BBM PSO JBKP dan JBT secara full cycle sudah dijalankan bulan Desember lalu. Ada 34 kabupaten/kota yang dilakukan uji coba, dan hingga Februari 2023 ini akan ditambah 138 kabupaten/ kota, termasuk implementasi tahap awal elpiji," ungkap dia.
Dikutip Gridhot dari Kompas TV, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan, hal itu sudah diuji coba sejak Oktober 2022 di 5 kecamatan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Semarang, Batam, dan Mataram.
ILUSTRASI: Warga antre untuk membeli elpiji 3 Kilogram di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.
"Warung kecil juga ada yang jadi pangkalan. Kalau pangkalan resmi itu ada papan pengenalnya," kata Irto seperti dikutip Kompas.com, Minggu (14/1/2023).
Irto menjelaskan, metode itu diterapkan agar data siapa-siapa saja yang membeli LPG 3kg bisa lebih mudah diverifikasi. Apakah sesuai dengan kriteria masyarakat yang berhak mendapat gas subsidi atau tidak.
"Iya (hanya akan dijual melalui) penyalur dan sub penyalur atau pangkalan resmi. Karena di titik ini akan diverifikasi pembelinya," ucapnya.
Irto mengatakan, metode penjualan baru ini tidak akan menyulitkan masyarakat. Karena Pertamina sudah menambah jumlah sub penyalur di 2022, yakni sebanyak 22.000. Sehingga totalnya ada 223.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan cara itu, masyarakat bisa dengan mudah membeli gas melon dari penyalur resmi.
"Memang sub penyalur itu perlu ditambah untuk mendekatkan ke masyarakat," ujarnya.
Diberitakan Kompas TV sebelumnya, uji coba yang dilalukan di 5 kecamatan itu, akan ditambah pelaksanaannya tahun ini. Hingga akhirnya nanti akan diterapkan secara nasional.
Dalam uji coba itu, warga harus menggunakan KTP jika ingin membeli Elpiji 3kg. Data KTP pembeli LPG 3kg diperlukan menyinkronkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data P3KE akan diinput ke dalam web Subsidi Tepat milik Pertamina. Tidak seperti uji coba pembelian Pertalite dan Solar subsidi, uji coba pembelian gas melon tidak memerlukan QR Code.
"Masyarakat tidak perlu men-download aplikasi ataupun QR Code. Membeli (LPG 3 kg) seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya," kata Irto beberapa waktu lalu.
Ilustrasi penjualan gas elpiji
Jika nama pembeli belum terdaftar di P3KE, namanya akan dimasukkan dan dilakukan pembaruan data.
"Bila datanya sudah ada dalam P3KE, nanti pada saat pembelian hanya mencocokkan saja. Bila memang belum terdaftar, maka datanya akan di update dalam sistem," ujar Irto.
(*)