Gridhot.ID - Rencana Pertamina untuk melakukan pengawasan ketat dalam pembelian gas elpiji 3 kg mulai direalisasikan perlahan.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Pertamina memang sudah memulai uji coba untuk melakukan aturan pembelian gas elpiji 3 kg harus menggunakan KTP.
Aturan beli gas elpiji 3 kg dengan KTP ini dibuat agar subsidi bisa dinikmati secara tepat sasaran oleh masyarakat yang berhask dan pedagang kecil.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso mengatakan program uji coba pembelian elpiji 3 kg dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan diperluas hingga di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dia mengatakan, hingga saat ini penggunaan sistem MyPertamina untuk pengendalian elpiji 3 kg masih terus digalakkan melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP konsumen.
"Roadmap implementasi tahap 2 direncanakan di pulai Jawa, Bali, dan NTB di tahun 2023," kata Harsono dalam Rapat Bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (7/2/2023).
Harsono mengatakan, untuk program pengendalian, pendaftaran konsumen elpiji 3 kg sudah dilakukan. Sistem Pertamina mulai terkoneksi dan kita sudah mulai mendapat database dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Dari sini kita bisa identifikasi terdapat 47 juta kepala keluarga (KK) atau 170 NIK," kata dia.
Harsono mengatakan, di tahun 2022 lalu, secara demand ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen. Pertamina ditugaskan untuk menyalurkan BBM public service obligation (PSO) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Tertentu (JBT) telah terpenuhi dengan baik.
"Untuk volume BBM dan elpiji PSO telah tersalurkan di angka 60,1 juta kl, di mana untuk BBM pada angka 46 juta kiloliter, dan elpiji 14 juta kiloliter yang setara dengan 7,8 juta metrik ton dari kuota 8 juta metrik ton," ujarnya.
Sementara dari sisi komersial, Harsono mengatakan terjadi pertumbuhan signifikan pada realisasi penjualan komersial atau korporasi.