Find Us On Social Media :

Jokowi Turun Tangan Usai Egianus Kogoya Genggam Erat Pilot Susi Air, Sang Presiden Beri Perintah Penting untuk Penanganan KKB Papua

Jokowi beri perintah terkati pembebasan pilot Susi Air

Gridhot.ID - KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya masih memegang erat pilot Susi Air yang dia sandera.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, dilaporkan sudah hampir dua bulan pilot Susi Air disandera oleh KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Jalur negosiasi pun tidak membuat KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya sembarngan melepaskan pilot Susi Air.

TNI melalui Kapuspen Laksamana Muda Kisdiyanto menyatakan pihaknya bisa-bisa saja langsung mengeksekusi KKB Papua.

Namun semua itu perlu perintah langsung dari negara.

Dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air ini, aparat tidak bisa sembarangan melakukan tindakan agar tidak terjadi konflik internasional.

Presiden Jokowi pun kini ikut memberikan perintah ke aparat.

Dikutip Gridhot dari Tribun Medan, Presiden Joko Widodo memberi respons terkait Pilot Susi Air disandera KKB Papua.

Jelang dua bulan Pilot Susi Air disandera oleh KKB Papua. TNI dan Polri masih mencari keberadaan Phillip Mark Mehrtens.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ia dengan sejumlah kabinet terbatas telah menggelar rapat internal pada Senin malam, (20/3/2023).

Rapat salah satunya membahas mengenai pembebasan pilot Susi Air Captain Phillip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua.

Baca Juga: Asam Lambung Nyatanya Bisa Sembuh Cukup Pakai Campuran Dua Bahan Alternatif Ini, Simak Cara Olahnya Sekarang Juga

“Tadi malam kita rapat internal salah satunya membahas itu,” kata Jokowi usai meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura.

Dalam rapat tersebut Presiden Jokowi menekankan upaya pembebasan harus dilakukan dengan hati hati sehingga keselamatan tetap terjaga.

“Yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama,” katanya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai masalah keamanan pilot yang bertugas di sekitar pegunungan Papua.

Terkait pengamanan tersebut, menurut Presiden sebaiknya ditanyakan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atau ke Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

“Tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu. Nanti ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Kisdiyanto mengungkapkan sampai saat ini satuan TNI di wilayah Papua masih melaksanakan operasi bersama Polri terkait pemebebasan pilot Susi Air Captain Phillip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua.

Namun demikian, kata dia, operasi penegakan hukum tersebut mengutamakan keselamatan sandera.

Hal tersebut disampaikannya di sela-sela kegiatan Media Gathering Puspen TNI di Markas PMPP TNI di Sentul Bogor Jawa Barat pada Rabu (15/3/2023).

"Seperti Bapak Panglima sampaikan, bahwa kalau kita mau, satuan khusus yang dimiliki oleh TNI mampu untuk segera mengeksekusi para separatis itu," kata Kisdiyanto.

"Namun kita, karena mengikuti kebijakan pemerintah bahwa kita (pemerintah daerah) bernegosiasi dulu agar sandera ini selamat tanpa ada cedera apapun," sambung dia.

Negosiasi tersebut, kata dia, merupakan permintaan dari pemerintah Selandia Baru.

Baca Juga: Wudhu Tanpa Pakaian Bisa Dilakukan? Penjelasan Ustaz Abdul Somad Mengenai Adab Berwudhu

Duta Besar Selandia Baru, kata dia, juga telah menghadap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan menawarkan bantuan.

Namun demikian, lanjut dia, Yudo menyatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan tersebut.

Proses negosiasi tersebut, kata dia, diperkirakan membutuhkan waktu yang panjang.

Untuk itu, kata dia, diperlukan kesabaran semua pihak karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia yang harus diselamatkan meskipun hanya satu orang.

Dengan demikian, kata dia, TNI tidak akan asal-asalan dalam menindak KST.

"Memang KST ini memang sudah sangat meresahkan dan mereka tidak peduli pada rakyat Papua sendiri. Terbukti apa, masyarakat dan anak-anak menjadi korban, jadi tameng hidup buat mereka," kata dia.

"Sebenarnya TNI kalau sudah ada perintah dari negara, pemerintah, untuk segera mengeksekusi kita akan laksanakan," sambung dia.

(*)