Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Penanganan kasus KKB Papua tak kunjung temui solusi.
Tak tinggal diam, pemerintah beserta jajarannya terus lakukan segala upaya untuk atasi KKB Papua.
Disisi lain, Presiden Jokowi juga kembali memberikan tanggapan soal penanganan KKB Papua.
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunPapua, 18 Mei 2023, kondisi medan yang sulit menjadi salah satu tantangan TNI dan Polri dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua).
"Situasi lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita itu di Jakarta. Saya ke Nduga dua kali, ke Wamena enggak tahu, 4 atau 5 kali. Medannya itu betul-betul medan yang sangat-sangat sulit," kata Jokowi di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta, Senin (15/5/2023). "Sangat dingin, jurangnya dalamnya beratus-ratus meter. kalau belum kesana belum bisa membayangkan" lanjut Presiden Jokowi.
"Padahal yang namanya KKB Papua itu sangat menguasai lapangannya, bukan berarti kita pesimis, tidak. Tapi memang medannya seperti itu." tukas Presiden Jokowi.
"Tapi kan juga kemarin yang sandera sudah ada juga yang diamankan kembali. Jadi medannya kalau bapak/ibu kesana baru mengerti betul, betapa medannya sangat berat sekali" tukas Presiden Jokowi.
Saat berbicara mengenai KKB di Papua, Jokowi mendapat bisikan dari Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Yudo Margono bahwa pekerja proyek menara BTS disandera KKB di Distrik Okbab, Papua Pegunungan telah bebas.
Untuk diketahui, Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua kerap melakukan aksi teror terhadap aparat keamanan dan warga sipil.
Banyak korban jiwa yang jatuh dari pihak keamanan maupun masyarakat sipil akibat aksi kekerasan yang dilakukan KKB Papua.
Aksi kekerasan KKB tersebut dilakukan agar Papua bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok separatis teroris.
Asal-usul KKB Papua
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan 18 Mei 2023, sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).
OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya.
Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI.
Dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa.
Oleh sebab itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk Otonomi Khusus bagi Papua dengan anggaran yang besar.
Sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elite saja, tidak sampai ke masyarakat luas.
Hal itu kemudian memicu terjadinya gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan.
Salah satu aksi kriminal yang pernah dilakukan OPM adalah pada 1996, saat mereka menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia yang terdiri dari grup peneliti dan kamp hutan.
Dua sandera dari grup peneliti dibunuh, sementara yang lainnya dibebaskan. Karena aksinya, OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal.
Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata.
Apabila ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas.
Karena tujuan KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis, yang dapat mengancam keutuhan negara.
(*)