Gridhot.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli pesawat jet pribadi.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendalami dugaan transaksi itu ke Corporate and Legal Manager PT Rio De Gabriello (RDG) Torang Daniel Kaisardo Kristian Gultom.
PT RDG merupakan perusahaan yang bergerak di penyewaan pesawat jet pribadi.
"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya transaksi pembelian pesawat jet oleh tersangka Lukas Enembe," ujar Ali kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).
Untuk diketahui, Daniel diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Lukas Enembe pada Jumat lalu.
Selain itu, Lukas Enembe disebut menerima fee dari lelang proyek pengerjaan di Pemprov Papua sebesar Rp 19,2 miliar dengan kode 01.
Hal itu disampaikan karyawan finances PT Tabi Bangun Papua Mieke saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe.
Dugaan fee itu diketahui setelah jaksa KPK membongkar berita acara pemeriksaan (BAP) Mieke, yang mengungkapkan adanya catatan aliran uang ke beberapa pejabat di Pemprov Papua.
"Terkait 01 siapa? 01 ini apakah Gubernur Papua, Pak Lukas Enembe pada saat itu? Istilah 01 ini kan Saudara pakai dalam pencatatan?" tanya jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).
Atas pertanyaan itu, Mieke menjelaskan bahwa dirinya diperintahkan Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka untuk membuat pencatatan terkait aliran bagi pejabat Pemprov Papua.
Misalnya, untuk Kepala Dinas (Kadis), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Gubernur dalam hal ini orang nomor satu di Papua.
"Pak Tono (Rijatono Lakka) suruh, 'Meike bikin estimasi supaya kita tahu keuntungan dan kerugian proyek'. Jadi saya bilang 'pembagiannya siapa-siapa Pak?' Pak Tono sebut untuk Kadis, PPK, dengan 01," jelas Mieke.
"01 pernah tidak dijelaskan Pak Rijatono Lakka 01 yang dimaksud ini siapa ?" tanya jaksa menegaskan.
"Pak Gub (Gubernur)," kata Mieke.
Jaksa pun kembali memastikan apakah kode 01 yang merujuk Lukas Enembe itu merupakan perintah dari Rijatono Lakka atau perkiraan sendiri.
"Saksi sampaikan saja. Pernah tidak disampaikan Pak Rijatono Lakka atau Saudara tahu sendiri penjelasan dari Tabi Bangun Papua siapa?" tanya jaksa lagi.
"Pak Tono sering sebut 01 Pak Lukas," terang Meike.
Dalam BAP-nya, Mieke mengungkapkan bahwa Lukas Enembe mendapatkan fee sebesar Rp 19,2 miliar.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui teknis pemberian fee dari Rijatono Lakka tersebut.
"Di BAP 124 ini Saudara saksi membuat rincian ya, ini disampaikan bahwa total yang dugunakan Rijatono Lakka untuk membayar kewajiban fee dengan kode 01 yang menurut keterangan Rijatono Lakka bahwa kode 01 diartikan Lukas Enembe selaku Gubernur Papua adalah sebesar Rp 19.248.879.872 yang semuanya diambil secara tunai oleh Saudara Rijatono Lakka," papar Jaksa membacakan BAP Mieke.
"Apakah bentuknya cash?" tanya Jaksa KPK memastikan.
"Cash," jawab Meike.
"Itu dimintakan pada saat kapan? Apakah sebelum lelang atau sesudah tanda tangan kontrak atau bagaimana?" tanya jaksa lagi.
"Ada yang sebelum lelang ada yang sesudah lelang, tergantung Pak Tono," kata Meike.
Namun dalam sidang ini, Lukas Enembe membantah bahwa dirinya mengurusi proyek yang ada di Pemprov Papua.
Ia mengeklaim, tidak pernah terlibat langsung dalam setiap proyek yang dikerjakan di Bumi Cenderawasih itu.
"Saya tidak pernah terlibat dalam apapun, saya mengurus pemerintah, menjaga pemerintah, proyek itu urusan mereka, urusan pimpinan proyek," kata Lukas Enembe.
Dalam perkara ini, Lukas Enembe didakwa telah menerima suap dengan total Rp 45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar.
Atas perbuatannya, Lukas Enembe didakwa dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Selain suap dan gratifikasi, Lukas Enembe juga tengah dijerat kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Untuk kasus TPPU, saat ini sedang bergulir di tahap penyidikan di KPK.
(*)