Meski begitu paslon nomor urut 01 memiliki tingkat keterpilihan yang kurang dalam segmentasi pemilih pegawai negeri sipil ( PNS) dan pegawai desa/kelurahan.
Survei Charta Politica per Desember 2018 menilai sebanyak 40,4 persen PNS mendukung Jokowi-Ma'ruf dan 44,4 persen ke Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca Juga : Petugas Satpol PP DKI Jakarta Terlihat Lari Tunggang Langgang Dikejar Oleh Pedagang Kaki Lima
Sementara pegawai desa/kelurahan yang memilih Jokowi-Ma'ruf sebesar 30,8 persen dan 53,8 persen mendukung Prabowo-Sandi.
Rupanya tingkat rendahnya keterpilihan PNS terhadap paslon nomor urut 01 disebabkan sistem pemerintahan Jokowi yang disiplin terhadap mereka.
"Kita akui pemberantasan korupsi, e-budgeting, dan kebijakan ketat Jokowi lainnya membuat kalangan PNS atau pegawai desa anti terhadap pemerintah. Sebab, korupsi itu jadi lumbung hidup bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri," kata Yunarto di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).
Ternyata sejak 2014 memang elektabilitas Jokowi di mata PNS dan pegawai kelurahan/desa sudah amat rendah.
"Mungkin sensitivitas mereka bahwa sistem pemerintahan yang ketat ini kemudian menganggu kemapanan yang sudah mereka miliki saat ini," tambah Yunarto.
(*)