Cari Muka ke PBB, Pentolan OPM Putar Balik Fakta Pembantaian Pekerja Trans Papua di Nduga

Ia menegaskan, rasa saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara harus dijunjung tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik.

Baca Juga : Koar-koar, Media Australia Sebut TNI Gunakan Senjata Kimia Guna Buru KKB Papua

"Karena kita ingat, salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah prinsip menghormati kedaulatan negara lain," kata Retno.

Retno menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negara Indonesia.

"Jadi saya ingin menegaskan bahwa kita tidak pernah akan mundur apabila ini sudah menyangkut mengenai sovereignity, kedaulatan, dan integritas wilayah Indonesia," ujar Retno saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Baca Juga : Ngaku Punya Pasukan Mata-mata Bernama Papua Intellegence Service, Penampakan Markas KKB OPM Hanya Gubuk Reyot Beratap Seng

Petisi tersebut berisikan tuntutan kemerdekaan dan permohonan kepada PBB untuk mengirimkan misi pencari fakta terkait dugaan pelanggaran HAM oleh Indonesia.

Wenda mengatakan sempat berbicara dengan Bachelet untuk membahas situasi di Kabupaten Nduga yang sejauh ini telah menewaskan 11 penduduk dan memaksa sebagian lain untuk mengungsi menyusul operasi militer TNI dan Polri.

Juru Bicara Kodam XVII Cendrawasih, Kolonel Inf. Muhammad Aidi, menilai tudingan Wenda tidak beralasan.

YouTube Antara TV

Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf M Aidi

Menurutnya narasi yang digunakan Benny Wenda bertentangan dengan fakta di lapangan.

"Dia tidak bisa menunjukkan bukti dari yang dituduhkan," kata dia kepada Reuters.