Melansir dari The Straits Time, dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut kecurangan adakesalahan penginputan data di 73.000 TPS.
Lalu, ada sekitar 6,7 juta orang tak mendapatkan undangan untuk memilih.
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto
Prabowo juga mengungkap kesulitannya dalam mendapatkan izin kampanye, hingga penggunaan perusahaan milik negara untuk membiayai kampanye capres no urut 01, Joko Widodo.
Penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun dirasa merugikan pihak Prabowo.
Baca Juga : Punya Nama 'Menang Prabowo', KTP Pria Ini Viral di Media Sosial
"Kami meminta verifikasi dan koreksi dari semua penyimpangan ini," kata Prabowo.
"Kami meminta koreksi itu selesai sebelum tanggal 22 Mei," sambungnya.
Untuk memperbaiki kesalahan itu, pihak Prabowo bahkan telah menyiapkan banyak pakar IT dari nasional maupun internasional.
"Permintaan kami adalah untuk mengoreksi penyimpangan yang ada, serta menunjukkan komitmen guna proses demokrasi yang benar dan adil," tambah Prabowo.
Sebagaimana diketahui, pertemuan ini tertutup untuk jurnalis lokal.