Jawab Telpon Permintaan Maaf dari Khofifah Atas Penyebab Kerusuhan di Manokwari, Gubernur Papua Barat: Kami Minta Ibu Gubernur Tindak Lanjuti Tuntutan Massa

Laporan reporter Gridhot.ID, Nicolaus Ade

Gridhot.ID - Kerusuhan yang diduga karena adanya kasus persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah Jawa Timur menyebabkan tibulnya aksi protes di Manokwari.

Dilansir dari Siaran Live Kompas TV, Senin (19/8/2019), dalam aksi protes itu, massa membakar gedung DPRD Papua Barat.

Beberapa mobil dan motor yang terparkir di sekitar gedung juga ikut terbakar karena amukan massa.

Selain itu, kaca-kaca rumah warga di sepanjang jalan Yos Sudarso dan jalan Merdeka juga pecah karena menjadi sasaran pelemparan batu.

Saat ini, konsentrasi massa terpecah di beberapa titik.

Rata-rata, massa aksi berada di Jalan Yos Sudorso, Jalan Manunggal Amban, dan Jalan Jendral Sudirman.

"Saya datang ke sini untuk bersama-sama dengan adik-adik semua. Apa yang terjadi di aula sana, saya yakin memang sudah menyakiti kawan-kawan semua. Saya pun ikut merasakan sebagai orang yang ikut bertugas di sini," ujar Brigjen Herry Rudolf Nahak.

"Kami semua jajaran akan ikut mengamankan semua kegiatan yang adik-adik semua kerjakan. Saya hanya berharap satu bahwa kita tidak melakukan pengerusakan atau pemukulan terhadap siapapun," imbuhnya.

Brigjen Herry Rudolf Nahak lantas meminta agar masyarakat tetap menjaga situasi.

"Ini saya minta adik-adik semua adalah orang-orang terpelajar, yang paham betul bahwa melakukan itu semua membuat suasana lebih menjadi tidak baik," ujarnya.

Kumpulan Massa di Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua yang akan bergabung dengan pendemo lainnya di wilayah Abepura untuk melakukan aksi demonstrasi atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (19/08/2019)

Akibat aksi ini, ruas jalan di Kota Manokwari lumpuh total. Bahkan sejumlah toko-toko dan Bank pemerintah tutup.

Nampak sejumlah aparat berada di titik lokasi, untuk mengamankan situasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga angkat bicara mengenai aksi kerusuhan ini.

Ia berharap supaya situasi di Manokwari dan juga Papua bisa segera kembali kondusif.

Khofifah juga menyampaikan permintaan maafnya pada warga Papua melalui saluran telepon dengan Gubernur Papua.

Melansir dari TribunnewsBogor (19/8/2019), Khofifah telah menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur yang memicu kerusuhan di Manokwari.

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin.

Aksi blokade jalan oleh masyarakat Papua di Manokwari, terhadap tindakan rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Khofifah mengatakan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sering berkomunikasi dengan mahasiswa Papua.

Bahkan, mahasiswa Papua sering diundang dalam setiap-setiap acara penting di Jawa Timur.

"Komunikasi kami sangat intensif. Masing-masing harus bangun satu komitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan merah putih," kata Khofifah.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani juga menyampaikan aspirasi dari para pendemo yang meminta Gubernur Jawa Timur untuk memfasilitasi tuntutan pendemo.

Ia juga ikut dalam mediasi dengan pendemo dengan menerima aspirasi para pendemo.

"Jadi memang pemicunya adalah adanya statement dari sejumlah oknum di Surabaya dan Malang," kata Lakotani.

Para pendemo menganggap, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang tidak bisa mereka terima karena bersifat rasis.

Kantor DPR Papua Barat, di Jalan Siliwangi yang dibakar massa.

Lakotani sudah menyampaikan tuntutan para pendemo tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Setelah pertemuan itu saya sudah mengomunikasikan apa yag menjadi tuntutan para pendemo dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, dan meminta Ibu Gubernur untuk menindak lanjuti sejumlah tuntutan itu," kata Lakotani.

"Pada prinsipnya Ibu Gubernur setuju, yang penting bagaimana situasinya bisa dikendalikan," lanjut Lakotani.

Lakotani menekankan, tuntutannya secara spesifik adalah permintaan maaf dari oknum yang mengeluarkan statement yang berbau rasis terhadap mahasiswa Papua atas sejumlah insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang.

"Itu yang segera ditindaklanjuti. Selain permintaan maaf, ada persoalan lain yang masih kami bahas secara teknis," kata Lakotani.(*)