Di Depan Mata Jokowi, Anies Baswedan Bersitegang Main Salah-salahan dengan Para Menteri Gara-gara Bansos DKI, Padahal Warga Sudah Menjerit Minta Bantuan

Gridhot.ID - Wabah corona membuat masyarakat harus mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah demi keberlangsungan hidup mereka.

Namun nyatanya data bantuan sosial yang ada justru menjadi masalah tersendiri di wilayah para pejabat.

Berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, muncul sebuah perdebatan.

Baca Juga: Berhasil Diidentifikasi, Menristek Temukan Jenis Virus Corona di Indonesia Ternyata Berbeda Dibandingkan dengan Negara Lain, Bagaimana Vaksinnya?

Beda paham terkait data bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin terdampak corona di DKI Jakarta menjadi penyebabnya.

Mengutip Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,6 juta warga miskin dan rentan miskin yang butuh uluran tangan pemerintah di masa pandemi.

Hal itu disampaikan Anies saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf Amin pada 2 April 2020.

Baca Juga: Terlanjur Dicap Pelakor, Mulan Jameela Ternyata Ketakutan Saat Ahmad Dhani Masuk Bui, Nyaris Diceraikan Sang Suami Gara-gara Hal Ini

Dari jumlah tersebut, Anies mengatakan bahwa sebanyak 1,1 juta warga miskin rutin mendapat bantuan dari Pemprov DKI dan akan mendapatkan bansos di masa pandemi Covid-19.

Sementara 2,5 juta sisanya termasuk warga rentan miskin yang kehilangan pendapatan, akan menerima bansos dari pemerintah pusat.

Di hari yang sama, rapat virtual bersama Presiden Jokowi digelar.

Baca Juga: Dulu Dituding Jadi Pelakor di Rumah Tangga Nia Daniaty, Mantan Istri Farhat Abbas Kini Rombak Wajah Habis-habisan, Netizen Nyaris Tak Mengenali: Omg, Bisa Berubah-ubah Gitu!

"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Sehari sebelum diterapkannya PSBB Jakarta, Pemprov DKI mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020.

Namun belakangan, tiga menteri dalam kabinet Indonesia Maju menyentil data bansos DKI Jakarta yang dianggap tidak sesuai kesepakatan.

Baca Juga: Salmafina Sunan Mencak-mencak, Janda Taqy Malik Murka Usai Disebut Jadi Penghalang Orang Tua Masuk Surga: Ngaca Mas, Apa Tuhan Mau Kamu Hidup!

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyinggung soal data penerima bansos.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk bansos di Jakarta.

Muhadjir Effendy bahkan secara blak-blakan mengaku sempat bersitegang dengan Anies Baswedan.

Baca Juga: Bongkar Makna Tersembunyi dari Gerak-gerik Ferdian Paleka, Pakar Mikro Ekspresi: Tertawanya Itu Sakit!

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).

Alasannya adalah pernyataan Anies dalam rapat bersama Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Muhadjir mengatakan, Anies menyanggupi untuk membagi urusan bansos, yakni 1,1 juta warga dipegang Pemprov DKI, sementara 2,5 juta lainnya diberi bantuan Kementrian Sosial.

Baca Juga: Jadi Bukti Cinta, Mendiang Didi Kempot Bangunkan Istri Pertamanya Sebuah Masjid, Sang Maestro: Kalau Bukan Karena Wiridan Mbak Putri, Mungkin Saya....

Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan itu.

Kemensos juga telah melakukan pengecekan terhadap 2,5 juta warga miskin di DKI Jakarta, dan didapatkan 1,3 juta KK setelah verifikasi.

Muhadjir mulai merasa janggal saat Pemprov DKI mendistribusikan bantuan pertama.

Baca Juga: Terawang Kisah Asmara BCL Pasca Jadi Janda, Sosok Ini Wanti-wanti Netizen Agar Tak Jodoh-jodohkan Unge dengan Ariel Noah: Nggak Etis!

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Dokumentasi Lurah Kalianyar via Kompas.com

Pembagian paket sembako dari presiden RI Joko Widodo untuk rakyat rentan terdampak corona

Padahal kesepakatan sebelumnya menitikkan pada target masing-masing dari Kemensos dan Pemprov DKI, alih-alih sekedar mengisi kekosongan.

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

Baca Juga: Jerinx Bicara Soal Teori Konspirasi, Ahmad Dhani Beri Komentar Menohok: Buktikan Kamu Intelektual, Kalau Tidak, Ini Akan Jadi Jejak Digital yang Memalukan

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjutnya.

Tak berhenti sampai disitu, kekacauan kembali muncul kala ada rakyat yang mendapatkan bantuan double, yakni dari Kemensos dan Pemprov DKI.

Ironisnya, bahkan terdapat warga miskin yang seharusnya masuk dalam daftar penerima bansos, namun malah tak mendapatkan apa-apa.

Baca Juga: Belum Setahun Bekerja, Satu Karyawan Rans Entertaiment Protes Lantaran Hanya Dapat Uang THR Rp 4,5 Juta, Nagita Slavina Tersulut Emosi: Lu Harusnya Bersyukur

Kemensos juga telah meminta kepada DKI untuk mengerahkan RT/RW agar mendata rakyat miskin di daerahnya.

"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

Namun oleh Pemprov DKI, data itu tak kunjung disalurkan ke Kemensos.

Baca Juga: Belum Setahun Bekerja, Satu Karyawan Rans Entertaiment Protes Lantaran Hanya Dapat Uang THR Rp 4,5 Juta, Nagita Slavina Tersulut Emosi: Lu Harusnya Bersyukur

Sementara di sisi lain warga sudah berteriak-teriak minta bantuan.

"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," paparnya.

Padahal, menurut Muhadjir, pemerintah hanya ingin memberikan bantuan secara merata, bukan malah tumpang tindih atau justru salah sasaran.

Artikel ini telah tayang di Sosok.ID dengan judul Kacau! 'Disaksikan' Jokowi, Anies Baswedan dan Para Menteri Gontok-gontokan soal Data Bansos Warga Miskin di DKI.

(*)