Terburuk di Asia Tenggara, Kinerja Pemerintah Indonesia Hadapi Corona Disoroti Media Asing, Jokowi Panen Rapot Merah di Masa Kerjanya yang Kedua

Lebih lanjut, waktu dan konten dari program pelatihan online seperti yang dijalankan oleh program Ruang Guru dicurigai.

Devara telah menyatakan bahwa proses seleksi untuk mengimplementasikan program telah dimulai pada bulan Desember 2019 - jauh sebelum wabah Covid-19.

Baca Juga: Tersirat Tanpa Harus Terucap, Pakar Nilai Jokowi Dibohongi Jajaranya Sejak Awal, Kini Sang Presiden Sudah Kesal dengan Kaki Tangannya Sendiri

Perusahaan menyediakan sesuatu yang tersedia secara bebas di tempat lain: konten pelatihan online serupa dapat ditonton secara bebas di saluran YouTube; dan pelatihan online yang ditawarkan tidak membahas kebutuhan dasar pekerja yang diberhentikan, seperti bagaimana melamar pekerjaan baru.

Menurut serikat pekerja, yang benar-benar dibutuhkan pekerja menganggur adalah bantuan sosial.

Staf presiden lainnya, Andi Taufan Garuda Putra, juga telah dituduh memiliki konflik kepentingan setelah mengirim surat kepada bupati di kop surat resmi pemerintah, meminta mereka mendukung program bantuanCovid-19 yang dipimpin oleh perusahaan yang dimilikinya, Amartha Mikro Fintek.

Hanya ada sedikit akuntabilitas dalam hal pengeluaran terkaitCovid-19pemerintah

Respons pandemiCovid-19 pemerintah juga memberikannya kekuasaan yang berlebihan atas anggaran negara.

Baca Juga: Di Indonesia Dicerca, di Luar Negeri Dipuja, Kalahkan Jokowi, Anies Baswedan Banjir Sanjungan Hingga Disamakan dengan Gubernur New York, Media Asing: Mereka Selamatkan Hidup Kota Padat Penduduk

Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan Covid-19 dianggap sebagai langkah untuk mengamankan perekonomian dari krisis.

Tidak ada keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil dapat diajukan di pengadilan administrasi negara dan pejabat pemerintah kebal dari tuduhan pidana.

Situasi ini diperburuk oleh badan anti-korupsi yang lemah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang semakin melemah dengan revisi UU KPK pada September 2019.