Selama pemilu kepresidenan terakhir, dia memperkirakan sebanyak 10 juta pemilih adalah palsu.
" Amendemen Konstitusi mulai berlaku. Amendemen ini berlaku tanpa melebih-lebihkannya atas kehendak rakyat," kata Vladimir Putin sebagaimana dilansir Daily Mail setelah dia menandatangani Perintah Eksekutif.
"Kita telah melakukan keputusan ini bersama, sebagai sebuah negara," ujar Vladimir Putin. Tak hanya memperpanjang 'cengkraman' Vladimir Putin di Rusia, perubahan Konstitusi itu juga akan melarang pernikahan sesama jenis dengan landasan 'iman kepada Tuhan adalah nilai inti' dalam masyarakat Rusia.
Konstitusi baru akan menekankan pada pentingnya UU Rusia di atas UU Internasional. Vladimir Putin mengusulkan perubahan Konstitusi sejak Januari dan bersikeras merasa layak untuk menjabat lagi serta meminta pemilu terkait hal tersebut.
Pemungutan suara tidak diwajibkan secara hukum karena perubahan telah disetujui oleh Parlemen dan dicap oleh Mahkamah Konstitusi Negara. Pemilihan yang sebelumnya dijadwalkan pada 22 April lalu terpaksa ditunda karena wabah virus corona.
Selama proses pemilu terjadi pada Rabu kemarin (1/7/2020), banyak laporan kecurangan terjadi seperti para pemilih dipaksa dan peraturan lain yang tidak sesuai prosedur serta pemalsuan suara.
Analisis menunjukkan beberapa kawasan melaporkan tingkat partisipasi mendekati 100%. Semakin tinggi jumlah pemilih, semakin besar kemungkinan amendemen Konstitusi disetujui.
Hal itu menunjukkan adanya 'dugaan' bahwa surat suara 'ya' yang mendukung perubahan Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara. Pihak Kremlin telah membantah bahwa hasil pemungutan suara merupakan pemalsuan.
Ketua Komisi Pusat Pemilu, Ella Pamfilova menolak klaim ini pada Jumat, mengatakan bahwa hasil dari pemilu otentik dan legitimasi mereka tidak bisa dibantah. "Hasil pemungutan suara dilakukan dengan transparansi tinggi," ujar Pamfilova.