Pantas Jokowi Ngamuk, Sudah Jor-joran Siapkan Rp 3,7 Triliun dari Tabungan Negara, Insentif Tenaga Kesehatan yang Baru Cair Cuma Rp 58 Miliar, Data Belum Jelas Jadi Faktor Utama

Gridhot.ID - Kita pasti masih mengingat pidato Jokowi yang mengeluarkan amarahnya terkait apa yang terjadi di Indonesia.

Salah satu hal yang memuat Jokowi marah adalah dana untuk urusan kesehatan yang tak kunjung mengucur meski sudah disiapkan berlimpah.

Sampai dengan 30 Juni 2020 lalu penyaluran dana insentif tenaga kesehatan (nakes) baru senilai Rp 58,3 miliar untuk 15.435 nakes di 72 daerah.

Baca Juga: Anita Kolopaking Dituding Bantu Koruptor Kelas Kakap Djoko Tjandra Bikin KTP dan Paspor, Pengacara Sang Buron: Allah Tidak Tidur dengan Kezhaliman Ini

Jumlah realisasi ini, baru mencapai 1,6% dari total alokasi senilai Rp 3,70 triliun untuk sekitar 99.600 nakes yang dialokasikan khusus melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Alokasi dana BOK tersebut, didasarkan oleh pengajuan data dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan daerah ke Dinas Kesehatan (Dinkes) di masing-masing pemerintah daerah.

"Memang ada beberapa kesulitan atau hambatan di dalam pengelolaan insentif tenaga kesehatan ini, sehingga memang sampai dengan akhir Juni kami baru bisa menyalurkan sampai Rp 58,3 miliar saja dari seluruh insentif nakes," ujar Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) Putut Hari Satyaka dalam diskusi virtual, Jumat (17/7).

Baca Juga: Nyender ke Dada Hingga Cium Mesra, Catherine Wilson Pernah Tertangkap Kamera Bersama Pangeran Cendana, Statusnya dengan Tommy Soeharto Jadi Tanda Tanya Sebelum Terjerat Kasus Narkoba

Adapun rincian realisasi tersebut terdiri atas penyaluran insentif gelombang I sebesar Rp 24,22 miliar dan gelombang II sebesar Rp 34,14 miliar.

Putut menjelaskan, lambatnya penyaluran ini dikarenakan Kemenkeu belum memiliki rincian detail data tiap daerah, terkait dengan jumlah nakes ataupun fasilitas kesehatan (faskes) yang menangani Covid-19 secara langsung.

Dikarenakan data yang belum jelas, Kemenkeu akhirnya harus menunggu data final yang telah melalui proses verifikasi ulang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca Juga: Pontang-panting Kerja Usai Ayahnya Nikahi Pelakor, Shafa Harris Muak dengan Ocehan Pengacara Faisal Harris yang Sebut Suami Jedun Nafkahi Anak: Dia Selalu Halu!