Gridhot.ID - Usaha pemerintah untuk menangani wabah corona memang terus menjadi sorotan.
Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajaran kabinetnya belum optimal menyerap anggaran stimulus penanganan Covid-19.
Data terakhir pekan lalu atau 22 Juli 2020, dari Rp 695 triliun, penyerapan anggaran stimulus baru Rp 135 triliun.
"Sekali lagi baru 19 persen, di perlindungan sosial 38 persen, di UMKM 25 persen."
"Ini termasuk penempatan dana di Himbara Rp 30 triliun."
"Di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen," kata Presiden dalam rapat terbatas pengarahan pada Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang digelar secara virtual, Senin (27/7/2020).
Termasuk, menurut Presiden, penyerapan anggaran untuk dukungan sektoral serta pemerintah daerah yang baru terserap 6,5 persen, dan penyerapan untuk insentif usaha yang baru 13 persen.
"Inilah yang harus segera diatasi oleh komite, dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat."
"Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan," tuturnya.
Presiden kembali menyentil jajaran kabinetnya untuk membuat terobosan dan bekerja extraordinary dalam menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.
Misalnya, apabila percepatan penanganan terhambat regulasi, maka ia meminta para menteri segera merevisi regulasi tersebut.
"Agar segera ada percepatan, lakukan shortcut, lakukan perbaikan, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah."
"Saya kira ini penting sekali ini segera diselesaikan, sehingga aura untuk menangani krisis ini betul-betul ada," ucapnya.
Mensesneg: Progress Kabinet Berjalan Bagus
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno meminta publik tak lagi membahas isu reshuffle kabinet.
Karena, kata Pratikno, isu itu sudah 'terbantahkan', bila melihat kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju yang terus menunjukkan perubahan secara signifikan.
"Tentunya dengan progress yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus."
"Sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus," kata Pratikno di Gedung Utama Kantor Mensesneg, Jakarta, Senin (6/7/2020).
"Tentu saja kalau bagus terus ya enggak ada isu, enggak relevan lagi reshuffle."
"Jadi jangan ribut lagi reshuffle, karena progress kabinet berjalan dengan bagus," tambahnya.
Menurut Pratikno, pemerintah sedang fokus menyelesaikan permasalah kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dan permasalahan ekonomi yang menjadi ikutan luar biasa dari pandemi Covid-19," jelasnya.
Sebelumnya Praktikno mengatakan, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju terus menunjukkan peningkatan kinerja.
Menurut Pratikno, hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat meminta para pembantunya itu bekerja cepat dalam menghadapi krisis di tengah pandemi Covid-19.
Terlebih, Presiden telah mengeluarkan pernyataan siap melakukan pembubaran lembaga maupun melakukan reshuffle kabinet, jika tak ada peningkatan kerja dalam waktu dekat.
"Tapi dalam waktu yang relatif singkat kita melihat progress yang luar biasa di kementerian/lembaga."
"Antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat, program-program yang sudah mulai berjalan," ungkap Pratikno di Gedung Utama Kantor Mensesneg, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Pratikno menyebut, peningkatan kinerja lembaga/kementerian ini menunjukan teguran Presiden Jokowi memiliki arti yang kuat.
Sehingga, lanjut Pratikno, teguran itu disikapi dengan kerja-kerja cepat dan terukur sesuai instruksi Presiden.
"Artinya teguran keras tersebut punya arti yang signifikan."
"Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Ini progress yang bagus," ucap Pratikno.
Pratikno mengatakan, dilihat dari kinerja para menteri tersebut, tak pantas jika dilakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
"Jadi kalau progress-nya bagus, ngapain direshuffle? Gitu, intinya begitu," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju bekerja lebih keras di masa pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna berlangsung secara tertutup pada 18 Juni 2020.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Meski Para Menteri Sudah Dimarahi Jokowi, Serapan Anggaran Stimulus Covid-19 Baru 19 Persen.
(*)