Sebagian besar infrastruktur negara, termasuk rumah, sistem irigasi, sistem pasokan air, dan sekolah, dan hampir semua jaringan listrik negara itu hancur.
Pada tanggal 20 September 1999, pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia dikerahkan ke negara itu dan mengakhiri kekerasan.
Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor-Leste diakui secara internasional sebagai negara merdeka.
Krisis Militer
Pada tahun 2006, ketegangan internal mengancam keamanan negara baru ketika serangan militer menyebabkan kekerasan dan pelanggaran hukum serta ketertiban.
Atas permintaan Dili, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dipimpin Australia dikerahkan ke Timor-Leste, dan Dewan Keamanan PBB membentuk Misi Terpadu PBB di Timor-Leste (UNMIT), yang mencakup kehadiran polisi resmi lebih dari 1.600 personel.
ISF dan UNMIT memulihkan stabilitas, memungkinkan pemilihan presiden dan parlemen pada tahun 2007 dalam suasana damai.
Pada Februari 2008, sebuah kelompok pemberontak melancarkan serangan yang gagal terhadap presiden dan perdana menteri.
Pemimpinnya tewas dalam serangan itu, dan sebagian besar pemberontak menyerah pada April 2008.
Sejak serangan itu, pemerintah telah menikmati salah satu periode terlama stabilitas pasca-kemerdekaan, termasuk pemilihan umum 2012 yang sukses untuk parlemen dan presiden dan transisi kekuasaan yang sukses pada Februari 2015.