Ternyata Selama Ini Diawasi, Bakal Paslon yang Terbukti Langgar Protokol Kesehatan Bakal Dapat Sanksi Keras dari Pemerintah, Staf Khusus Mendagri: Ada 260 Bapaslon yang Melanggar!

Menurut Kasto, pemerintah mengangkat opsi ini untuk memastikan keseriusan paslon, termasuk stakeholder lainnya, dalam komitmen mencegah dan membantu penyelesaian penanganan wabah Covid-19 di Tanah Air.

"Selain itu, kepatuhan para bakal paslon, timses dan massa pendukungnya terhadap protokol kesehatan mutlak diperlukan sebagaimana tercantum di dalam PKPU dan juga aturan lainnya sehingga memang tidak ada pilihan kecuali menjalankannya," lanjut Kastorius.

Opsi menunda pelantikan ini mengemuka serta diklaim mendapatkan sambutan positif dalam rapat koordinasi antara Kemendagri dengan KPU dan Bawaslu.

Baca Juga: Padahal Menterinya Sedang Nego Keras Agar Terjadi Perdamaian, Tentara India Malah Lepaskan Tembakan untuk Ancam Pratoli Militer China di Perbatasan, Perang Bisa Meletus Tiba-tiba

Kastorius melanjutkan, selain opsi menunda pelantikan, ada opsi lain yang mengemuka, yakni menunjuk pejabat pusat sebagai pejabat sementara (Pjs) Kepala daerah.

"Ini dilakukan jika kepala daerah tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan secara signifikan di masa pilkada atau kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serta penegakan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19," tambah Kasto.

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul Kemendagri: 260 Bapaslon langgar protokol kesehatan saat mendaftar Pilkada 2020.

(*)