"Saya sangat mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang juga memikirkan tata ruang wilayah Bopujur (Bogor, Puncak dan Cianjur)," ujar Budi.
Dalam menata transportasi di Puncak, dia mengingatkan pemerintah juga memikirkan perkembangan ekonomi, masalah sosial dan budaya serta tetap menjaga wilayah tersebut asri dan nyaman.
Pemerintah ingin ada satu narasi lebih komprehensif yang satu sisi bisa berikan layanan kepada masyarakat tapi juga memberikan solusi jangka panjang mengurangi kemacetan bagi masyarakat.
"Kita berpikir membuat Autonomous Rail Rapid Transit (Sistem bus berpemandu nonrel untuk transportasi penumpang perkotaan) yang bisa memuat banyak penumpang," kata Budi Karya.
Salah satu ide yang ditawarkan Budi ialah dengan memberikan subsidi operasional bus di kawasan Puncak.
Dengan demikian, masyarakat sekitar dapat menggunakan bus sebagai moda transportasi umum di wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui, masyarakat di sekitar kawasan Puncak hanya memiliki angkutan kota atau angkot sebagai opsi moda transpotasi umum.
"Kita subsidi masyarakat yang tadinya memiliki angkot dapat bergabung dalam satu koperasi untuk memliki bus yang lebih besar," ujar Budi.
Dengan adanya subsidi operasional bus, kata Budi, masyarakat dapat menikmati layanan moda transportasi umum tersebut dengan harga yang relatif murah.
"Kita menyarankan hotel-hotel untuk memiliki bus, agar pengunjung tidak menggunakan mobil," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul Curhatan Menhub: Kemacetan di Puncak sudah kronis.