Klaim China yang diputuskan pada tahun 2016 oleh pengadilan PBB tidak memiliki dasar hukum.
Jalur laut yang tersibuk di kawasan ini, juga menjadi titik api potensial antara China dan AS, mengingat lokasi geostrategisnya.
Sbenarnya penjaga pantai akan berperan di Laut China Selatan, tetapi Penjaga Pantai AS (US Coastguard) memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam keterlibatan keamanan AS di wilayah tersebut, seperti mengambil bagian dalam latihan pelatihan antara Armada Pasifik AS dengan negara-negara Asia Tenggara, kata Collin Koh, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura.
“Strategi maritim tiga layanan baru ini pada dasarnya mengabadikan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya yakni kerja sama dan koordinasi, dan berfungsi sebagai kerangka kerja panduan tentang bagaimana pasukan maritim AS ini bekerja sama dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawan aktivitas maritim China," katanya.
Derek Grossman, analis pertahanan senior di lembaga pemikir AS, Rand Corporation mengatakan AS mungkin dapat secara lebih efektif mencegah aktivitas China dengan cara ini.
Meskipun juga dapat dibayangkan bahwa China akan meningkatkan konflik dengan membawa Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China.
Tidak seperti angkatan laut dan korps marinirnya, yang berada di bawah departemen pertahanan AS, penjaga pantai AS beroperasi di bawah departemen keamanan dalam negeri selama masa damai.
AS berupaya memperluas perjanjian "pengiriman kapal" ke negara-negara di Asia Tenggara, untuk memberinya akses yang sah ke perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Berdasarkan perjanjian tersebut, petugas patroli suatu negara diizinkan untuk menaiki kapal atau pesawat penegak hukum milik Penjaga Pantai AS saat mereka berpatroli, di mana petugas patroli dapat mengizinkan yang terakhir untuk mengambil tindakan atas nama mereka.
Sejak 2010, AS telah menandatangani perjanjian bilateral dengan 11 negara kepulauan Pasifik untuk operasi penegakan hukum bersama untuk melawan penangkapan ikan ilegal.