Akhirnya Turut Buka Suara, Musisi Legendaris Indonesia Ini Diam-diam Ikut Nyimak Gonjang-ganjingnya Partai Demokrat: Paling Ujung-ujungnya Pengadilan

Gridhot.ID -Musisi Iwan Fals berkomentar mengenai konflik Partai Demokrat.

Konflik Partai Demokrat hingga saat ini tak kunjung mereda.

Bahkan, kedua kubu, yakni Kubu Moeldoko atau KLB Deliserdang dengan Kubu AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono terus menuding satu sama lain.

Baca Juga: Lagi Asik Quality Time di Kamar Bareng Sule, Nathalie Holscher Mendadak Disemprot Ferdi karena Masalah Sepele: Malas Ah, Itu-itu Terus!

Melansir dari Kompas.com, kubu Moeldoko melalui Sekjen Jhoni Allen Marbun menilai adanya dinasti politik yang membuat kader partai berlambang bintang mercy itu menggelar KLB Deliserdang.

Sementara, Kubu AHY menilai Kubu Moeldoko gagal move on.

Musisi senior Iwan Fals pun akhirnya mengomentari konflik Partai Demokrat.

Baca Juga: Kariernya Sukses hingga Sandang Julukan 'Lady Rocker' Bersama Band Kotak, Tantri Kini Justru Ngaku Bingung dengan Kehidupannya yang Mapan, Pilih Nyambi Jadi Ibu Kost

Ia meminta followers-nya di twitter juga ikut menanggapi soal konflik tersebut.

Iwan Fals memprediksi konflik Partai Demokrat berujung pada keputusan pengadilan.

"Soal Partai Demokrat bagaimana tanggapan Tuan Puan sekalian?

Saya tak coba menyimak, walau mungkin ujung-ujungnya pengadilan yang menentukan, tapi bolehlah berpendapat...

Tetap jaga PROKES nya," tulis Iwan Fals melalui akun @iwanfals, Kamis (11/3/2021).

Baca Juga: Gumpalan Darah Ditemukan dalam Makam Misterius Tanpa Identitas di Mojokerto, Sebut Isinya Daging Manusia, Polisi Akhirnya Temukan dan Bongkar Sindikat Kejahatan Besar di Indonesia Ini

Twitter iwanfals

Sekjen Demokrat Kubu Moeldoko Tuding Ada Dinasti Politik di Kubu AHY

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, buka suara soal alasan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Menurutnya, adanya dinasti politik di tubuh Partai Demokrat membuat dirinya dan sejumlah kader Demokrat menggelar KLB Deli Serdang.

Dinasti politik tersebut ada pada posisi ketua umum dan ketua majelis tinggi.

Baca Juga: Pesonanya Emang Tak Kalah dari Pria Ganteng Saat Masih Jadi Wanita, Fans Aprilia Manganang Kini Bernafas Lega Usai Sang Atlet Dinyatakan Laki-laki Tulen: Yuhuu Aku Normal

"AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang," kata Jhoni di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

Menurut Jhoni Allen Marbun, AHY juga menentukan segala hal-hal yang strategis, kinerja, political will di dalam partai, di antaranya posisi wakil ketua umum, sekjen, dan seterusnya yang dinilainya sebagai pembantu ketua umum.

"Kedua, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya pertama membuat rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa, menentukan siapa calon ketua umum pada kongres atau KLB," tambahnya.

Dia pun menyinggung SBY yang selalu mengeklaim sebagai Demokrat sejati, tetapi menurutnga justru demokrasi Partai Demokrat diamputasi SBY.

"SBY selalu mendengungkan keadilan, tetapi faktanya AD/ART Tahun 2020 ini adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal AD/ART itu, bahkan calon ketua umum menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi," kata Jhoni Allen Marbun.

Baca Juga: Dari Janda Muda hingga Siswi SMA Jadi Target Pembantaiannya, Berikut Fakta Pelaku Pembunuhan Berantai di Bogor, Kelakuannya Bak Penjahan di Serial Killer

Jhoni Allen Marbun pun mengungkit keberadaan adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang kini memegang jabatan sebagai Ketua Fraksi Demokrat di Senayan.

"Mahkamah Partai yang menurut UU Parpol pasal 32 dia independen, hasilnya final. Ini tidak, hasilnya direkomendasi kepada Ketua Majelis Tinggi. Semuanya bermasalah dan melanggar UU," katanya.(*)