10 Kali Lipat Lebih Mahal dari India yang Cuma Rp 96 Ribu, Tes PCR Indonesia Seharga Rp 900 Ribu Dikritisi DPR, Begini Jawaban Kemenkes

Selain itu harga rapid tes antigen di India juga turun menjadi 300 Rupee.

Dilansir dari TribunNews, satu diantara sosok yang menyoroti hal ini adalah Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Saleh mendorong agar pemerintah melakukan perbandingan harga PCR dengan negara lain.

Satu di antaranya dengan negara asal aktor ternama Shah Rukh Khan, India.

Baca Juga: Pasien Pertama yang Terjangkit Covid-19 Diduga Pekerja Lab Wuhan, Pakar WHO Lagi-lagi Sebut Kelelawar Kemungkinan Besar Jadi Biang Kerok Pandemi, Ternyata Ini Alasannya

"Dari pemberitaan yang ada, harga PCR di negara Shah Rukh Khan itu jauh lebih murah dari harga yang ada di Indonesia. Kalau dibandingkan, hampir mencapai 1 banding 10," ujar Saleh kepada Tribunnews.com, Sabtu (14/8/2021).

Di India tes PCR dipatok Rp 96 ribu saja atau hanya sekitar 10 persen dari tarif batas atas yang ditentukan Pemerintah RI, yakni sekira Rp 900 ribu.

Medical photo created by freepik - www.freepik.com<

Ilustrasi tes PCR untuk Covid-19

Sementara itu, Wakil ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara mengenai persoalan ini. Menurutnya tes PCR adalah alat tes yang seharusnya dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat. Sebab akurasi alat deteksi infeksi virus tersebut sangat berpengaruh terhadap tindakan kepada si pasien hingga perlakuan kebijakan terhadap penyebaran Covid-19.

"Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa cara pandang utama dalam menghadapi pandemi pada saat ini adalah dengan menggunakan kacamata kemanusiaan. Dan untuk mewujudkannya diperlukan kehadiran negara", ujar Sultan.

Sultan juga menambahkan bahwa selama ini banyak sekali kasus terinfeksi Covid-19 yang tidak terdeteksi dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri. Baik karena tidak memahami pentingnya mendeteksi dini kondisi kesehatan ataupun ketidak mampuan dikarenakan akses dan biaya.

"Kita semua yakin banyak sekali masyarakat yang tidak melakukan tes padahal dia telah tertular dan terinfeksi virus, sehingga penyebaran terjadi diluar pantauan pihak pemerintah", tandasnya.

Lalu menurutnya, tidak boleh ada pihak manapun yang "berbisnis" mengambil keuntungan sedikitpun dengan memanfaatkan situasi bencana saat ini.