Untuk menghadapi ini, mungkin Jokowi bisa bekerja sama dengan DLA Piper.
Dikutip Gridhot dari Intisari, DLA Piper sendiri telah menyediakan lebih dari sepuluh pengacara untuk penempatan jangka panjang sejak 2008 untuk bekerja dengan Pemerintah dalam inisiatif pembangunan Timor Leste.
Perusahaan tersebut telah memberikan nasihat kepada Pemerintah Timor Leste secara komersial, mengenai sejumlah masalah internasional, termasuk sehubungan dengan Greater Sunrise.
Dengan bantuan konsultasi hukum ini, Ausralia berhasil dikalahkan hingga sepakat untuk membagi pendapatan dari cadangan migas di lapangan Greater Sunrise, yang berada di antara Australia dan Timor Leste.
Melansir Reuters, mereka mematok tarif Rp19 juta per jam untuk setiap layanan hukum yang disediakan berdasarkan kontrak.
DLA Piper melaporkan pendapatan $811.333 tahun lalu dan $3,7 juta pada 2019 untuk pekerjaan yang diungkapkan di bawah Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing, menurut kelompok riset nirlaba Center for Responsive Politics.
Tak hanya membantu Timor Leste, kini DLA Piper bahkan sedang memberikan layanan hukum kepada Raja Yordania Abdullah II mengenai hal-hal yang terkait dengan liputan media tentang dia.
Klien firma hukum ini termasuk Otoritas Moneter Palestina, Yunani, pemerintah Timor-Leste, Kapal Internasional Liberia dan Pendaftaran Perusahaan dan Inovasi Norwegia.
(*)