:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2019/07/14/2985484858.jpg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2020/02/22/3326438305.jpg)
"Sudah bukan eranya kami polisi yang di depan. Sudah bukan era polisi sebagai pemain pengganti tapi kami mau mereka bekerja, kita di belakang," ujarnya, melansir dari Tribun Papua dalam artikel 'Pola Penanganan KKB Papua Diubah ke Pendekatan Kesejahteraan, Begini Kata Kapolda dan Bupati'.
Tidak hanya para bupati, seluruh unsur kemasyarakatan, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akan dilibatkan dalam dua operasi tersebut.
Mengenai anggaran, Fakiri memastikan pendanaan kedua operasi murni menggunakan DPA Polda Papua yang didukung Mabes Polri.
"Saya juga berharap dengan kegiatan ini biarlah Pemda itu di depan dan kami semua percaya pemda mampu untuk mengajak semua masyarakat menuju kesejahteraan," kata Fakiri.
Komitmen turunkan angka kekerasan Fakiri menegaskan melalui Operasi Rasaka dan Operasi Damai Cartenz, Polri berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan.
Menurut dia, bila kekerasan dilawan kekerasan, maka masalah tidak akan pernah benar-benar tuntas sehingga pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan diyakini bisa mengatasi hal tersebut.
"Kami akan berusaha mengurangi kekerasan kita bersama-sama Pemda akan mendorong bagaimana memewujudnyatakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh dari pada para pimpinan di daerah," kata dia.
Menyikapi kebijakan Polda Papua yang akan mengubah pola penanganan KKB, beberapa bupati memberi sambutan baik.
Bupati Puncak Willem Wandik memandang kebijakan itu sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keamanan di pegunungan tengah Papua.
"Ini saya melihat kebijakannya tepat sehingga saat terjadi penembakan, Kapolres Dandim yang ada di sana mereka memegang teguh perintah negara dalam arti pendekatan damai itu," kata dia.
Diakui Wandik, bila stigma kekerasan masih menempel di sebagian masyarakat pegunungan ketika mereka berhadapan dengan aparat keamanan.
