'Dia Warga Negara Inggris!' Deklarasinya Jelas Ditolak Internal KKB Papua, Benny Wenda Kini Ngaku Sudah Bentuk Kabinet, Pede Bakal Ambil Alih Urusan di Papua Barat

"Mulai ini kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda karena jelas-jelas dia merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Diketahui bahwa dia bekerja untuk kepentingan kapitalis asing," jelasnya.

Yang terbaru, kini Benny Wenda menyatakan sudah siap mengambil alih urusan Negara Papua Barat.

DAILYPOST.VU

Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda disambut Chairman of VWPISA Committee, Elder Job Dalesa (kiri), mantan Sekretaris Jenderal SHEFA Morris Kaloran dan Freddy Warome di Bandara Internasional Port Vila Vanuatu pada 4 Juli 2022

Pentolan KKB Papua itu menegaskan bahwa telah membentuk kabinet yang terdiri dari 12 anggota, dengan Perdana Menteri Edison Waromi.

Benny Wenda menyampaikan itu saat kunjungan hari terakhir di Port Vila, Vanuatu.

Dia juga menyampaikan bahwa siap berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Namun sampai dengan saat ini Indonesia hanya diam.

"Pada tahun 2019, saya mengumumkan bahwa saya siap untuk berdialog dengan Presiden Indonesia dalam perjalanan untuk Negara Papua Barat, melalui dialog untuk pengakuan berdaulat negara kami yang telah dicuri Indonesia. Inilah posisi saya sekarang. Sejak itu Indonesia diam," kata Benny Wenda, dilansir Pos-Kupang.com dari thetpn-pbnews.com, Kamis (28/7/2022).

Baca Juga: Data Intelijen Dikumpulkan Panglima Jenderal Andika Perkasa, TNI Akan Tindak Tegas KKB Papua yang Bantai 11 Warga Sipil di Nduga: Kita Jangan Salah Tangkap!

Benny Wenda membandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan bagi Negara Vanuatu.

"Kami mengikuti jejak perjuangan Kemerdekaan Pemimpin Vanuatu dengan pengibaran Bendera Vanuatu oleh Pemerintah Sementara Rakyat (Partai Nasional Hebrides Baru) pada November 1977."

"Akhirnya Resident Commission Inggris dan Prancis setuju untuk mendengarkan mereka berbicara tentang aspirasi politik mereka untuk melepaskan diri dari kolonialisme setelah 74 tahun pemerintahan kolonial bersama, pada tanggal 30 Juli 1980," tambah Benny Wenda.

Dia yakin bahwa Jakarta (Indonesia) yang sekarang diam, akhirnya akan setuju untuk duduk untuk berbicara tentang West Papua's Freedom seperti yang dilakukan Inggris dan Prancis.