Rafale Mampir di Bandara Halim Perdanakusuma, Jet Tempur Prancis Pernah Disebut Tenaga Ahli PT DI Tak Sama dengan KF-21 Boramae yang Digarap Indonesia dan Korea, Andi Alisjahbana: Takutnya di Mana?

GridHot.ID - Jet tempur Perancis, diketahui mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, siang, (11/9/2022).

Diketahui, pesawat Angkatan Udara Perancis (FASF - Frenc Air and Space Force) itu terdiri dari 3 pesawat tempur Rafale, 1 pesawat Angkut A-400M, dan 2 pesawat 330 MRTT.

Kedatangan tersebut bukan tanpa izin, melainkan terkait dengan serangkaian kegiatan kerjasama.

Mengutip Sonora.id, kedatangan pesawat-pesawat AU Perancis, yang baru selesai mengikuti latihan multinasional Pitch Black '22 di RAFF Base Australia ini, untuk melaksanakan serangkaian kegiatan kerjasama dengan TNI AU, dalam misi PEGASE '22, dari tanggal 11 s.d. 14 September 2022.

Misi PEGASE tim AU Perancis di Indonesia kali ini, merupakan kegiatan ketiga, setelah pada 2015 dan 2018, juga pernah dilaksanakan kegiatan yang sama di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kedatangan AU Perancis disambut Pangkoopsud I Marsda TNI Ir. Tedi Rizaliadi, Waasops Kasau Marsma TNI Donald Kasenda, Danlanud Halim Perdanakusuma Marma TNI Bambang Gunarto dan sejumlah pejabat TNI AU lainnya.

Diantara rombongan AU Perancis juga hadir Wakasau Perancis Letjen Frederic Parisot, dan Athan Kedubes Perancis di Jakarta.

Selama di Indonesia, tim AU Prancis, akan menggelar sejumlah kegiatan kerjasama kedua angkatan Udara. Beberapa kegiatan penting yaitu CC Letjen Frederic Parisot kepada Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CFSA.

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Subject Matter Expert Exchange (SMEE) bidang operasional dan pemeliharaan pesawat Rafale, A-330 MRTT dan A- 400M.

Tim AU Perancis, Minggu (11/9/2022), melaksanakan backseat pesawat Rafale bagi dua pejabat, yaitu Pangkoopsudnas Marsdya TNI Andyawan Martono Putro, dan Dubes Perancis untuk Indonesia H.E. Olivier Chambard.

Sementara Senin (12/9/2022) dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu joyflight A-330 MRTT bagi media, Joyflight A-400M bagi VIP Kemhan/TNI, dan backseat penerbang tempur TNI AU.

Baca Juga: Misi PAGASE 2022, Enam Pesawat Prancis mulai Rafale hingga A-400M Mendarat di Indonesia, Pejabat TNI AU Lakukan Hal Ini

Pada sore harinya dilaksanakan static show di terminal selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Selanjutnya Pada Selasa (13/9/2022), kembali dilaksanakan backseat bagi penerbang tempur TNI AU dan static show.

Dilansir dari Kompas.com, Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Pesawat PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Andi Alisjahbana menilai kerja sama pengadaan jet tempur Dassault Rafale dari Perancis tak bisa disamakan dengan proyek pesawat tempur KFX/IFX (KF-21 Boramae) yang merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan.

Hal ini menyusul pernyataan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas yang meminta Pemerintah cermat dalam mengelola kontrak pengadaan 42 jet tempur Dassault Rafale agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan seperti yang terjadi pada proyek KFX/IFX.

Peringatan dari Anton juga termasuk dengan rencana Indonesia membeli 36 pesawat F-151D dari Amerika Serikat.

"Takutnya di mana? Ini nggak bisa apple to apple. Kontrak KFX/IFX dan kontrak Rafale itu totally berbeda. Program Rafale adalah murni pembelian alutsista pesawat tempur dengan pelatihan dan offset industri," ungkap Andi Alisjahbana dalam perbincangan dengan Kompas.com, Senin (14/2/2022).

Berbeda dengan pengadaan Rafale, kontrak KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan adalah kontrak pengembangan. Proyek KFX/IFX menurut Andi adalah program perancangan alutsista pesawat tempur yang melibatkan industri Indonesia.

"Pengadaan KFX/IFX kita belum pernah ada tanda tangan beli. Yang kita ada kita mengembangkan bersama. Kalau program pengadaan Rafale adalah murni pembelian sehingga uang keluar," jelasnya.

Dalam proyek KFX/IFX, Indonesia memang mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Namun hal itu disebut sebagai partisipasi sebagai modal atau saham.

Sebagain besar modal tersebut pun nantinya akan kembali lagi ke Indonesia untuk membiayai hasil kerja insinyur-insinyur Indonesia dan komponen IFX yang dibuat oleh industri Indonesia.

"Dan harus dipahami program pengadaan persenjataan yang strategis seperti pesawat tempur, kapal selam, kapal fregat, helicopter tempur itu adalah program multiyears. Malah bisa sampai puluhan tahun," terang Andi.

Mantan Direktur Pengembangan Teknologi PT DI ini juga mengungkap adanya perbedaan lain yang cukup signifikan dari proyek Rafale dan KFX/IFX. Menurut Andi, generasi kedua pesawat itu bukan berasal dari generasi yang sama dan masa penggunaannya pun berbeda.

Baca Juga: Terbang Backseat, Pangkoopsudnas Jajal Jet Tempur Rafale Prancis yang Punya Spek Tak Main-main: Dapat Digunakan untuk Berbagai Misi

"Rafale ini sudah didesain tahun 90-an, sama seperti ketika N250 malah. Sementara KFX ini baru dirancang mulai 2010 lah. Dan belum diproduksi, masih prototipe. Sebentar lagi masuk testing tapi testing juga lama bisa bertahun-tahun," katanya.

"KFX/IFX baru bisa mulai kita gunakan paling cepat 2030. Dan mungkin tahun 2030 cara perangnya udah beda juga, di mana mungkin KFX/IFX lebih cocok dibandingkan Rafale," sambung Andi.

Lebih lanjut, Andi mengungkap persoalan militer tak bisa dilihat dari kacamata sipil. Sebab ada banyak pertimbangan di luar persoalan untung-rugi dari sisi keuangan.

"Barang militer ini bukan keputusan biasa. Bukan keputusan kita pakai logika untung rugi atau cost benefit aja. Pertimbangannya pasti ada masalah-masalah keamanan. Kadang itu nggak bisa dilihat dari harga karena keamanan itu tidak ternilai," paparnya.

Andi mengatakan, ada pertimbangan masalah ancaman pertahanan yang harus dilihat di balik keputusan pembelian atau pengadaan alutsista, termasuk pesawat tempur. Ia memberi contoh soal pembelian jet tempur Rafale, atau rencana Pemerintah Indonesia membeli pesawat F-151D.

"Mungkin soal threat, kapan pesawat datangnya, apakah bisa dalam satu tahun sudah datang. Karena mungkin dari TNI AU dan Kementerian Pertahanan bisa memprediksi masalah dalam 4-5 tahun ke depan (yang akan dihadapi)," sebut Andi.

Suami eks Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana itu mengingatan, Pemerintah pasti memiliki pertimbangan untuk memutuskan proyek strategis pertahanan. Termasuk, kata Andi, kerja sama KFX/IFX yang bisa dianggap sebagai proyek untuk masa depan.

"Pemerintah punya judgment. Kita nggak bisa tahu semua reasonnya dan tidak bisa dinilai dengan logika sipil biasa," tukas dia.

"KFX/IFX kalau kita beli pun nantinya, tebakan kita baru akan ada di tahun 2030. Itu pun kalau sesuai jadwal. Bisa saja Korea mengalami suatu isu dan dia mau mempercepat. Tapi karena masalahnya keamanan, bukan sifatnya yang kita ketahui. Nggak seperti komersial," imbuh Andi.

Sebelumnya, Anton Aliabbas yang juga merupakan pengamat pertahanan mengingatkan Pemerintah agar pembelian jet tempur Rafale tidak berujung seperti proyek KFX/IFX.

"Mengingat besarnya biaya pembelian puluhan alutsista ini maka mekanisme dan prosedur pembayaran kontrak harus dapat diatur agar kendala dalam pembayaran kontrak pengadaan KFX/IFX dengan Korea Selatan tidak terulang kembali," kata Anton dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (14/2/2022).

Baca Juga: Indonesia Pesan 42 Unit, Jet Tempur Rafale Prancis Ternyata Sempat Dijuluki 'Pesawat Terkutuk', Ini Alasannya

Persoalan proyek jet KFX/IFX

Kerja sama KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan program nasional yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Proyek ini dimulai tahun 2014 di mana kerja sama berkaitan dengan kesepakatan pembagian ongkos produksi KFX/IFX. Perjanjian juga meliputi kerja sama rekayasa teknik dan pengembangan.

Kemudian di tahun 2016, Pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries (KAI) meneken kesepakatan pembagian tugas.

Kesepakatan itu mengatur tentang porsi keterlibatan PT DI dalam program jet tempur terkait dengan desain, data teknis, spesifikasi, informasi kemampuan, pengembangan purwarupa, pembuatan komponen, serta pengujian dan sertifikasi.

Dalam kontrak kerja sama tersebut dipaparkan bahwa Pemerintah Korea Selatan menanggung 60 persen pembiayaan proyek, kemudian sisanya dibagi rata antara Pemerintah Indonesia dan Korea Aerospace Industries (KAI) masing-masing 20 persen.

Dari persentase itu, Indonesia menanggung beban pembiayaan sebesar Rp 20.3 triliun. Dari jumlah itu, Indonesia masih menunggak Rp 7.1 triliun.

Indonesia sejak masa Menhan Ryamizard Ryacudu sudah mengajukan renegosiasi meminta penurunan pembagian ongkos program menjadi 15 persen. Sementara itu pemerintah Korsel hanya menyetujui renegosiasi pembagian ongkos kontrak di angka 18,8 persen.

Masalah lain muncul ketika para insinyur PT DI yang dikirim ke Korea Selatan untuk menjadi bagian tim proyek mengeluh tidak diberi akses, termasuk dalam hal teknologi tingkat tinggi yang sensitif. Penyebab akses terhadap teknologi itu terhambat disebabkan oleh urusan diplomatik.

Korea Selatan menyatakan, Pemerintah Indonesia tidak mempunyai perjanjian akses teknologi tingkat tinggi atau sensitif dengan Amerika Serikat. Sebab, Korsel mendapatkan panduan tentang teknologi itu sebagai bagian dari kontrak pembelian jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin.

Akan tetapi, AS tidak memberikan beberapa teknologi tinggi pada jet F-35 kepada Korsel. Teknologi yang dirahasiakan itu ada pada jajaran radar pindai elektronik aktif (AESA), perangkat pencari dan pemburu inframerah (IRST), targeting pod optik elektronik (perangkat identifikasi dan pemandu amunisi presisi udara ke darat), dan perangkat pengacak frekuensi radio.

Baca Juga: Eurofighter Typhoon Vs Rafale, Duo Jet Tempur Pejuang Garis Depan yang Terlibat 'Dogfights' di Atas Mediterania Timur

Terlepas dengan masih adanya berbagai persoalan itu, besar kemungkinan proyek KFX/IFX akan tetap berjalan. Sebab dampak kerugian finansial yang dialami bisa sangat besar jika Indonesia menarik diri dari program tersebut. (*)