Menhan Prabowo Subianto Cuma Diam, Tempat Duduk Dudung Abdurrachman yang Diisukan Tak Akur dengan Panglima TNI Andika Perkasa Jadi Sorotan, KSAD: Perbedaan Pendapat Itu Wajar

Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar

Gridhot.ID -Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman akhirnya bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung AbdurrachmandanPanglima TNI Jenderal Andika Perkasa ikut menemani Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengikuti rapat di Komisi I DPR RI, Senin (26/9/2022).

Tak hanya rapat bareng menemani Prabowo, dalam kesempatan itu Dudung juga sempat memberi hormat kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang kemudian dibalas dan disertai senyuman oleh Panglima TNI itu.

Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan Serambinews, 27 September 2022, momen Dudung memberi hormat kepada Andika itu terjadi usai rapat, saat dirinya berpisah dengan rombongan dan meninggalkan ruang rapat.

Awalnya Dudung terlihat berbincang dengan Prabowo sambil berjalan menuju pintu keluar ruang rapat.

Setelah itu, berpisah dengan Prabowo karena hendak keluar dari pintu rapat bagian Sekretariat Komisi I DPR.

Prabowo dan Andika kemudian berjalan menuju pintu lainnya.

Namun saat berjalan ke pintu bagian Sekretariat, Dudung mendadak balik badan.

Ia berjalan ke arah Andika dan memberi salam hormat.

Baca Juga: Najwa Shihab Kena Musibah, 24 Anak Buah dan Mantan Pegawai Narasi TV Diserang Hacker, Istri Ibrahim Assegaf: Jangan Mau Ditakut-takuti

"Pak, salaman dulu, Pak Panglima," katanya.

Andika membalas salam hormat Dudung seraya tersenyum.

Keduanya lalu bersalaman.

Andika kemudian lanjut berjalan mendampingi Prabowo.

Sementara Dudung bergegas meninggalkan ruang rapat.

Rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNI serta para Kepala Staf TNI itu dimulai sekitar 10.30 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Muetya Hafid.

Rapat itu rampung sekitar pukul 13.30 WIB.

Dalam rapat itu Andika dan Dudung duduk sejajar, diselingi Prabowo di antara mereka.

Andika duduk di sebelah kanan Prabowo, dan Dudung di sebelah kirinya.

Baca Juga: Bisa Bermain Game 16 Jam Nonstop, Xiaomi Redmi Note 10 5G Kini Turun Harga di Bulan September hingga 16 Persen, Cek Spek Canggihnya yang Bikin Ngiler

Adapun KSAL Laksamana Yudo Margono yang juga hadir dalam rapat itu duduk tepat di samping kanan Andika.

Rapat berlangsung selama lebih dari 3 jam dan digelar secara tertutup.

Rapat itu membahas soal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk tahun 2023.

Anggota Komisi I DPR Tubagus (TB) Hasanuddin menyebut rapat itu hanya membahas soal anggaran di Kemhan dan tak membahas persoalan lain.

Termasuk hubungan Dudung dengan Andika.

"Tidak ada pembahasan apapun, semua baik-baik saja," katanya.

Kehadiran Jenderal Andika dan Jenderal Dudung dalam rapat ini memang menarik perhatian lantaran sebelumnya kedua petinggi TNI itu santer diisukan sedang tak harmonis.

Isu itu dimunculkan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon dalam rapat yang saat itu tak dihadiri Dudung.

Effendi menyebut Dudung tak pernah muncul dalam agenda yang dihadiri Andika.

Baca Juga: Apakah Kamu Termasuk? Inilah Ciri-ciri Manusia yang Dilindungi oleh Khodam Raja, Ada Aura Ini di Dalam Dirinya

Dudung sudah mengklarifikasi hal itu.

Menurut dia, perbedaan pendapat antara dirinya dan Andika merupakan hal lumrah.

"Kalau terjadi ada friksi, terjadi perbedaan pendapat, saya rasa semua di lapangan sama.

Pangdam dengan Kasdam juga pasti ada perbedaan pendapat, Kapolri dengan Wakapolri, KSAD dan Panglima ada perbedaan pendapat itu biasa," kata Dudung dalam acara bincang kebangsaan di Mabesad, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis Almasyhari berharap isu terkait saling sindiran antara Dudung dan Effendi Simbolon tak diperpanjang.

Dudung sebelumnya sempat melayangkan sindiran kepada Effendi buntut pernyataan di rapat bareng Andika itu.

Kharis berharap kasus tersebut tak diperpanjang lantaran Effendi telah menyampaikan permintaan maaf.

"Saya kira kan sudah ada permintaan maaf dari Pak Effendi, selesailah, sudahlah.

Kita anggap selesailah," katanya.

Baca Juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Musisi Legendaris Sahabat Gombloh Meninggal Dunia, Bakteri Entamoeba Histolytica Gerogoti Ususnya Hingga Tekanan Darah Turun Drastis

Di sisi lain Prabowo kemarin menolak berkomentar soal hubungan Dudung dan Andika.

Ia memilih irit bicara saat dimintai keterangan oleh awak media terkait kehadiran Andika dan Dudung dalam rapat kemarin.

Begitu pula dengan Andika yang tak bergeming dan berjalan di belakang Prabowo.

Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Kompas.com, 13 September 2022, diketahui sebelumnya pengamat pertahanan Anton Aliabbas berpandangan, besar peluang Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Sebab, peraturan perundang-undangan mengatur tentang rotasi kepemimpinan di tubuh militer.

Sementara, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, TNI AL belum pernah mengisi kursi panglima.

"KSAL memang berpeluang cukup besar untuk menjadi Panglima TNI mendatang," kata Anton kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Anton mengatakan, perihal rotasi kepemimpinan di TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 13 Ayat (4) UU tersebut berbunyi, posisi panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Baca Juga: Andika Perkasa Butuh Ahlinya, Panglima TNI Bongkar Alasan Ajak 10 Negara Tetangga Lakukan Hal Ini Bersama, Perwakilan Papua Nugini: Kami Juga Punya

Menurut Anton, rotasi bergilir Panglima TNI yang dilakukan sejak era reformasi bertujuan untuk menyetarakan tiga matra militer.

Ini berangkat dari sejarah era Orde Baru di mana hanya elite satu matra saja yang menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata.

"Jika semua matra mendapat giliran menjabat posisi Panglima TNI tentu sedikit banyak akan menunjukkan rasa kesetaraan tersebut," ucap Anton.

Selain didasari aturan tentang rotasi kepemimpinan, menurut Anton, KSAL berpeluang besar menjadi Panglima TNI karena visi pemerintah.

Sejak awal terpilih sebagai presiden, Jokowi menggaungkan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Oleh karenanya, di sisa masa jabatan Jokowi yang tinggal dua tahun lagi, peluang KSAL menjadi orang nomor satu di TNI dinilai kian terbuka.

Kendati demikian, lanjut Anton, penunjukan Panglima TNI sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Namun, menurutnya, akan lebih baik jika Jokowi menujuk pemimpin yang berasal dari matra yang berbeda dari sebelumnya, sebagaimana amanat Pasal 13 Ayat (4) UU TNI tentang rotasi kepemimpinan.

"Hanya KSAL yang belum mendapat giliran memegang posisi Panglima TNI sejak Jokowi menjabat pada 2014," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu.

(*)