Tembus Daerah Rawan KKB Papua di Awal Tahun 2023, Panglima TNI Ajak Orang-orang Penting Ini, Yudo Margono: Saya Ingin Melihat Situasi Terkini

GridHot.ID - Laksamana Yudo Margono dilantik menjadi Panglima TNI sejak 19 Desember 2022 lalu. Ia pun akan menembus daerah rawan kejahatan KKB Papua pada awal tahun 2023.

Laksamana Yudo Margono mengunjungi daerah rawan KKB Papua tak sendirian.

Melansir ANTARA, Laksamana Yudo Margono akan mengajak pimpinan tiga matra TNIyakni KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Laksamana Yudo Margono juga akan mengajakKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kesempatan pertama akan kami tinjau daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama tiga kepala staf angkatan," kata Yudo Margono usai Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (29/12/2022.

Selain Papua, Yudo Margono juga akan mengunjungi Aceh dan Laut Natuna.

Menurut dia, pihaknya akan melakukan diskusi dengan seluruh komandan satuan, pimpinan pemerintah daerah setempat, dan para pimpinan dari kepolisian.

"Saya ingin tahu, saya ingin masukan, dan tentunya masukan tersebut akan kami evaluasi," katanya.

"Jika sudah baik, maka akan ditingkatkan, namun bila ada yang kurang akan dilengkapi dan dievaluasi," lanjutnya.Yudo Margono mengaku belum bisa merinci kebijakan apa yang akan diambil lantaran belum melihat secara langsung.

"Tanpa saya melihat langsung, tidak mungkin bisa merencanakan maupun menyampaikan rencana dengan berandai-andai," ujarnya.

"Saya ingin melihat secara langsung kondisi dan situasi terkini di seluruh daerah rawan tersebut," paparnya.

Baca Juga: KKB Papua Ketar-ketir, Panglima TNI Yudo Margono Bakal Boyong 3 Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Kapolri untuk Tembus Wilayah Kekuasaan OPM

Dari kunjungan kerja awal tahun 2023, Yudo Margono ingin melihat kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh para prajurit.

"Di Papua, Natuna, maupun daerah-daerah lain," tuturnya.

Khusus Natuna, kata dia, kemungkinan besar akan ada penambahan personel.

"Kalau yang lain saya kira selama ini sudah terlaksana dengan baik, nggak perlu penambahan. Mungkin Natuna yang akan ada penambahan," tuturnya.

Sementara itu, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa dirinya akan mendukung penuh kebijakan Panglima TNI.

"Program-program yang sudah dirancang oleh KSAL sebelumnya bakal dilanjutkan," ujarnya.

"Saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas serta sinergitas antar angkatan, baik TNI dengan TNI maupun TNI dengan Polri," tandasnya.

Ali menegaskan, akan menjaga netralitas seluruh personel TNI AL pada Pemilu 2024.

"Tetap menjaga soliditas dengan matra lain dan Polri serta menjaga netralitas TNI di pemilu yang akan datang," ucapnya.

Jokowi minta Yudo Margono tindak tegas KKB Papua

Terkait persoalan di Papua, melansir Kompas.com, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berencana ingin mengatasinya dengan pendekatan humanis.

Baca Juga: Kapolda Papua Barat Bocorkan Kamuflase KKB Papua yang Bikin Kesulitan, Daniel Silitonga Sebut Maybrat Kini Siaga Satu: Tangkap Hidup Atau Mati!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan pandangannya terkait rencana Yudo itu, dikutip dari ANTARA.

Menurut Jokowi, rencana Yudo untuk menerapkan pendekatan humanis di Papua merupakan langkah baik, namun tetap harus tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Saya kira baik, pendekatan humanis baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

"Pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi memang harus tegas. Kalau kita tidak tegas di sana, KKB selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," ujar Jokowi lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Yudo Margono menjelaskan bahwa TNI akan tetap bertindak tegas.

Saat ini, TNI lebih menonjolkan operasi teritorial di Papua, bukan operasi militer.

Yudo juga menjelaskan dirinya segera mengunjungi Papua bersama para kepala staf angkatan TNI untuk mengevaluasi secara langsung kondisi di lapangan.

"Untuk melihat secara nyata, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana, masukan-masukan juga dari prajurit di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yang harus kami lakukan," ujarnya.

Setelah kunjungan ke Papua tersebut, Yudo akan melaporkan kepada Jokowi terkait rencana kebijakan yang akan diambil.

Rencana Upgrade Alutsista

Baca Juga: KKB Papua Dihadapi dengan Siaga Satu, Kapolda Daniel Silitonga: Pengakuan Menguaaai Kumurkek di Malam Natal Tidak Benar

Sebelumnya, dilansir Kompas.com, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mulai mengambil sejumlah kebijakan, termasuk kebijakanupgrade atau meningkatkan alutsista milik TNI AL.

Laksamana Yudo Margono mengatakan, TNI AL sedang fokus memodernisasi alutsista kapal-kapal patroli dan pesawat latih.

Bahkan setiap tahun, lanjut Yudo, anggaran selalu disiapkan untuk modernisasi alutsista itu.

"Kita tidak mengesampingkan tentang modernisasi alutsista kita. Setiap tahun anggaran, kita selalu membangun alutsista yang sifatnya alutsista kapal-kapal patroli, kemudian pesawat latih, dan juga sea rider," ujar Yudo kepada jajaran saat peresmian gedung-gedung TNI AL di Kolat Koarmada I, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (26/12/2022).

Yudo juga menargetkan, program pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum TNI AL diharapkan bisa mencapai 85 persen pada 2024 mendatang.

Oleh karena itu, Yudo meminta agar alutsista maupun peralatan tua segera diperbaiki.

"Peralatan alutsista maupun peralatan-peralatan yang sudah tua juga segera di-push," kata Yudo.

"Tentunya nanti dari sisi pemenuhan personel maupun alutsista, (MEF) bisa mencapai 80-85 persen, harapannya di 2024," imbuh Yudo.

Saat ini, lanjut Yudo, pemenuhan MEF TNI AL baru mencapai 60 persen.

"Masih ada waktu dua tahun dan juga kita sudah membangun alutsista yang ada, dan juga menambah personel di satuan pendidikan 1,2, dan 3. Nanti kemungkinan akan beroperasi satdik 4," ujar Yudo.

Baca Juga: Komandan Operasi KKB Papua Ancam Tembak Mati Frits Ramandey, Komnas HAM Akui Tak Takut dan Beri Pesan Menohok ke Petinggu OPM: Kalau Mau Membebaskan, Mestinya Dialog

Adapun MEF sendiri merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

Tanggapan Yudo Margono Terkait KKB Papua

Sementara itu, melansir Kompas.com, masyarakat saat ini tengah menunggu aksi Laksamana Yudo Margono mengatasi KKB Papua setelah dilantik menjadi Panglima TNI.

Seperti diketahui, korban kebrutalan KKB Papua bertambah lagi bulan Desember 2022 ini.

Mereka telah berani serang warga sipil hingga rombongan polisi.

Sebagai pimpinan tiga matra TNI, kebijakan apa yang akan diambil Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi hal ini?

Menanggapi masalah KKB Papua, Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa Papua belum berstatus daerah darurat.

Ia mengatakan, penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih masih dilakukan pihak kepolisian.

"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, kriminal. Masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangannya Polri.Tetapi kami tetap membantu penegakan hukum pidana," ujar Yudo Margono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).

Yudo mengungkapkan, daerah darurat akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentunya kalau keadaan darurat kan yang menentukan atas (presiden). Saya kira dengan ekskalasi sekarang ini belum (darurat), masih taraf kriminal," kata Yudo Margono.

Baca Juga: KKB Papua Pimpinan Arnoldus Yancen Kocu Klaim Kuasai Daerah Maybrat, Kapolda Papua Barat Ancam Kejar dan Tangkap Gerilyawan TPNPB, Irjen Pol Daniel: Saya Siap Jamin Keamanan

Namun, Yudo mengatakan bahwa jajarannya tetap melanjutkan operasi teritorial di Papua.

"Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," ujarnya.

Kemudian, Yudo mengungkapkan alasan melanjutkan operasi teritorial. Ia menyebut masyarakat Papua sangat membutuhkan dukungan dari TNI.

"Khususnya sekolah-sekolah, katanya banyak guru yang meninggalkan tempat. Ini TNI wajib untuk di sana. Kemudian, angkutan umum yang kurang ya, kami bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan," kata Yudo.

Yudo Margono menambahkan bahwa TNI juga akan menyiapkan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengantisipasi konflik di daerah perbatasan.

"Kami tidak berharap terjadinya itu (konflik), tapi kami tetap siap antisipasi segala yang terjadi, tentunya kekuatan darat, laut, udara. Kami jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu standby," ujar Yudo.

Selain itu, Yudo Margono juga mengedepankan jalur diplomasi guna mengantisipasi konflik di daerah perbatasan.

"Memang tidak mudah, konflik di perbatasan itu tidak terjadi satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, mulai 1973 tidak selesai.

Artinya, kami tetap melaksanakan kerjasama diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik)," kata eks KSAL ini. (*)