Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Prabowo Subianto Tegaskan BIN Tidak Dibawah Kementerian Pertahanan, Menhan Tanggapi 1 Permintaan Presiden Jokowi Ini

Akhsan Erido Elezhar - Selasa, 24 Januari 2023 | 14:25
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menemui awak media usai Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kemenhan
KompasTV

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menemui awak media usai Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kemenhan

Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar

Gridhot.ID -Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengatakan dengan tegas bahwa Badan Intelejen Negara (BIN) tidak berada di bawah naungan Kemhan.

Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan KompasTV, 24 Januari 2023, pernyataan tersebut merupakan tanggapan Prabowo saat disinggung mengenai isu BIN berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Ia juga meluruskan bahwa Kementerian Pertahanan hanya berperan sebagai koordinator untuk mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada presiden untuk dinilai dan menentukan arah kebijakan atau policy selanjutnya.

“Tidak, (BIN) tidak dibawa ke Kemhan. (Kemhan) diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator, untuk membantu presiden menilai,” kata Prabowo kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023), dikutip dari Antara.

Dengan demikian, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, sesuai dengan informasi yang diperoleh.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (18/1), menyampaikan Kemhan harus bisa mengorkestrasi informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jokowi meminta Kemhan mengorkestrasi informasi intelijen di berbagai lembaga dan institusi agar menjadi sebuah informasi yang satu serta solid untuk kepentingan pembuatan kebijakan-kebijakan yang tepat atau paling tidak mendekati benar.

"Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy, kebijakan, itu saja kesimpulannya," kata Jokowi.

“Dengan demikian, saat kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu.

Baca Juga: Jadi Salah Satu Obat Tradisional, Madu Nyatanya Ampuh untuk Mengurangi Peradangan Saat Asam Lambung Kambuh

Source :Kompas.tv Tribunnews

Editor : Grid Hot

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Tag Popular

x