KKB Papua Diduga Terima Aliran Dana dari Lukas Enembe, Benny Wenda Bawa-bawa Nama Eksekutif ULMWP Minta Pembebasan Gubernur Papua

Baca Juga: 106 Pentolan KKB Papua Masuk Daftar DPO, Foto Wajah Diseberluaskan untuk Persempit Ruang Gerak, Begini Strategi Aparat

Di Papua Barat, kepentingan bisnis dan militer adalah satu hal yang sama.

"Penangkapan ini terjadi saat Indonesia meningkatkan kampanye mereka untuk menutupi pendudukan mereka.

'Rainforest OPEC' baru yang mereka bentuk dengan Brasil dan DRC adalah PR murni, tabir asap yang mereka bangun saat mereka terus menghancurkan hutan hujan kita.

Presiden Joko Widodo juga baru-baru ini mengumumkan bahwa dia “sangat menyesalkan” pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu di Indonesia.

Tapi genosida di Papua Barat bukanlah kejahatan masa lalu yang harus diabaikan atau dimintai maaf – itu terjadi sekarang," singgung Benny Wenda.

Benny Wenda menambahkan, terlepas dari upaya Indonesia, masalah Papua Barat tidak akan hilang.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah mencoba untuk masuk ke Papua Barat selama bertahun-tahun, tetapi telah dilarang oleh Jakarta.

Indonesia mengabaikan keinginan 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 79 negara di Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik dengan menolak masuknya PBB.

"Tidak peduli berapa banyak dari kita Indonesia yang menangkap, memukuli, atau membunuh, kita akan terus berjuang sampai perjuangan penentuan nasib sendiri selesai," semangat Benny Wenda dalam rilis resminya.(*)