“Selalu mengomongkan nantang-nantang, “ayo tentara datang ke sini”. Tapi sesudah dicari, lari itu. Seharusnya kalau sudah nantang muncul,” ujar Mahfud.
Terkait upaya pembebasan Philips, Mahfud mengatakan bahwa aparat gabungan TNI-Polri sebenarnya telah mengetahui titik koordinatnya. Namun, hal itu urung dilakukan setelah Selandia Baru meminta agar tidak ada tindakan kekerasan.
“Ini masalahnya yang disandera orang asing dan begini pokoknya sandera ini “akan kami lepas kalau Papua dilepas,” kata Mahfud.
“Itu ancamannya. Saya katakanlah, loh kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung. Tetapi begitu kita bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami (Selandia Baru) agar masalah ini tidak menjadi (masalah) internasional,” ujar Mahfud.
Saat ini, pemerintah masih mencari cara terbaik untuk membebaskan sandera tersebut.
“Oleh sebab itu kita masih tangani, ditunggu saja mudah-mudahan ada penyelesaian. Tapi tidak ada kaitannya dengan DOB dan Lukas Enembe,” kata Mahfud.
Dalam operasi pencarian Philips, TNI-Polri mengedepankan cara persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih menunggu Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge bernegosiasi dengan KKB yang menyandera Philips.
“Ya kita tunggu dulu. Karena dari Bupati minta waktu dia akan nego dulu. Ya sudah kita penuhi permintaan Bupati Nduga," ujar Yudo saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).
Hal sama juga diungkapkan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa. Namun, jika pendekatan dialog atau soft approach gagal, jajarannya akan melakukan "tindakan terukur".
“Namun mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut. Harus ada batas waktunya," kata Saleh.