"Namun, kami tahu psikis kelompok ini yang juga afiliasinya kepada kelompok politik yang suka memanfaatkan semua isu ini untuk politik mereka sendiri yang akan dijual ke luar," kata dia.
Sementara itu, Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi Brigadir Jenderal Juinta Omboh Sembiring menegaskan, permintaan Egianus tidak mungkin dikabulkan, terutama terkait senjata api.
Ia menegaskan, TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten Nduga akan berusaha menyelamatkan Kapten Philip dalam keadaan hidup.
Berpindah
Selain permintaan Selandia Baru, kendala yang dihadapi aparat Indonesia adalah KKB pimpinan Egianus Kogoya kerap berpindah-pindah. Bahkan, mereka berbaur dengan masyarakat.
“Jadi gerombolan yang tempatnya berpindah-pindah dan bersama-sama dengan penduduk. Nah ini kan tidak mudah untuk mengambil dari penduduk ini,” ujar Yudo di Mako Paspampres, Jakarta, Senin (27/2/2023).
Yudo juga mengatakan, belum ada target kapan operasi pembebasan itu dirampungkan.
"Kita enggak ada target. Itu tadi, mereka (KKB) berlindung selalu dengan masyarakat, malah dengan anak-anak. Ya kita usahakan ya sedapat mungkin kita laksanakan secara persuasif. Kita tidak mau masyarakat menjadi korban karena itu,” kata Yudo.
Ia juga mengatakan bahwa TNI-Polri masih mengedepankan cara persuasif untuk membebaskan Philips.
Operasi senyap
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan operasi secara senyap bisa saja dilakukan oleh TNI apabila negosiasi gagal membuahkan hasil.
Menurutnya, TNI sangat mungkin menggelar operasi yang dirancang secara senyap untuk meningkatkan efektifitasnya.
Dengan begitu, menjaga kerahasiaan dan kesenyapan dengan tidak mempublikasikan rencana operasi adalah langkah yang wajar.
Di sisi lain, Fahmi mengingatkan supaya para pejabat pemerintah maupun TNI dan Polri juga harus memiliki kesadaran untuk menghindari publikasi atau penyampaian informasi yang kurang produktif agar tidak membahayakan misi operasi.
"Publik juga harus memahami bahwa kesenyapan dan pendadakan yang termanifestasi dalam bentuk pembatasan informasi publik seringkali merupakan langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan efektivitas dan peluang keberhasilan operasi," katanya kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2023).
(*)
Source | : | Kompas.com,TribunPapua.com |
Penulis | : | Septia Gendis |
Editor | : | Septia Gendis |
Komentar