Ketika terjadi aksi bersenjata yang dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya, di luar Kenyam, maka mobilitas personel harus dilakukan menggunakan jalur udara.
Sebagai informasi, Nduga masuk ke wilayah pegunungan di Papua dengan ketinggian mulai dari 200 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut (MDPL).
Sebagian besar wilayah Nduga belum terhubung dengan moda transportasi darat sehingga konektivitas antar-distrik sangat bergantung pada pesawat terbang perintis.
Hal ini juga yang membuat pergeseran personel di Nduga ke distrik-distrik yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) harus dilakukan menggunakan pesawat terbang yang biayanya tidak murah.
"Jadi tarif sewat pesawat antar distrik itu sekitar Rp 40 juta sampai Rp 60 juta untuk sekali jalan," kata Rio.
Dari sisi kelayakan, keberadaan Mako Polres Nduga dapat dikategorikan kurang layak karena bangunan yang ditempati merupakan bekas Pos Polisi Kenyam.
Untuk polres yang berada di wilayah rawan, Mako Polres Nduga tidak memiliki pagar dan hanya mempunyai beberapa ruang pelayanan yang digunakan untuk menerima laporan dari masyarakat dan sebagian dipakai oleh Satuan Reserse Kriminal.
Keadaan ini dianggap Rio harus dimaklumi karena Polri memiliki batasan anggaran walau fasilitas yang ada di Polres Nduga masih sangat minim.
"Kami melalui Polda Papua sudah pernah mengusulkan untuk pembangunan Polres, tapi semua keputusan ada di Mabes Polri yang pasti sudah memiliki program prioritas untuk menjaga situasi keamanan di seluruh Indonesia," tuturnya.
Baca Juga: 4 Weton Ini Didampingi Khodam Penyembuh Alami yang Bisa Mengobati Penyakit Menurut Primbon Jawa
Tanggapan Kapolda Papua
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Kompas.com, 18 Mei 2023, menanggapi keadaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri yang pada Minggu (14/5/2023) meresmikan Mako Polres Boven Digoel, menjelaskan bahwa pengusulan pembangunan kantor polres sudah dilakukan, termasuk Polres Nduga.