:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2023/04/12/12jpg-20230412015650.jpg)
Ada pun larangan eksplorasi tambang emas dan logam itu untuk wilayah penambangan di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya. TPNPB-OPM beralasan bahwa penambahan tersebut berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Dalam penyataan yang kini viral di media sosial, disebutkan bahwa konflik bersenjata sebagaimana yang terjadi baru-baru ini tak akan berakhir.
Serangan itu, kata Zozua Maiseni, akan terus dilakukan karena tujuan utamanya, adalah menghentikan penambangan di tempat itu.
Jika ini tak diperhatikan kata Zozua yang adalah pimpinan TPNPB-OPM Kodap VIII Wilayah Intan Jaya, maka anggotanya tak akan pernah berhenti melancarkan aksinya.
“Kami tidak lari, kami tidak menyerah. Kami akan tetap setia dan selalu hadir dan berada di tempat pertahanan kami,” tandasnya.
ilustrasi KKB Papua 
Zosua juga meminta seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga pemerintah untuk tidak bergabung dalam eksplorasi tambang di Intan Jaya itu.
“Pokoknya Bupati, pejabat dan siapapun tidak boleh bergabung, tidak boleh tanda tangan PT Blok B Wabu di Intan Jaya,” tegasnya.
Zosua juga mengatakan bahwa ia akan terus melakukan aksi penyerangannya jika pemerintah tetap bersikeras merealisasikan pembangunan Blok Wabu.
“Kami atas nama Kodap VIII Intan Jaya, kami siap mati. Seluruh pucuk (senjata) ini habis dulu barulah anda boleh datang,” ancam Zosua.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, membantah kabar yang menyebut dirinya telah mengeluarkan kebijakan mengenai aktivitas tambang di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya.
Pernyataan Pj Gubernur ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Boray di Nabire, Senin 15 Januari 2024.
