Laporan wartawan GridHot.ID, Dewi Lusmawati
GridHot.ID - Nama pentolan OPM yang masih tersisa Benny Wenda banyak dibicarakan akhir-akhir ini.
Pasalnya, Benny Wenda yang juga merupakan tokoh pembebasan Papua Barat barusaja menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet.
Seperti dikutip GridHot.ID dari dw.com, Benny Wenda menyerahkan petisi yang disebut berisikan 1,8 juta tandatangan terkait referendum kemerdekaan Papua Barat.
Baca Juga : Pimpinan KKB Papua Lekagak Telenggen Nyatakan Siap Perang Lawan TNI, Tapi Tetap Minta Bantuan PBB
Penyerahan petisi dilakukan oleh Benny Wenda di sela-sela kunjungan kehormatan delegasi negara Vanuatu ke kantor KTHAM PBB pada Jumat 25 Januari 2019 lalu.
Sementara, dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Rabu (30/1/2019), diketahui pihak KTHAM terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.
Di sisi lain, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM bertujuan untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.
KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut, mengingat pertemuan itu bertujuan untuk membahas UPR Vanuatu.
Atas insiden tersbeut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi mengaku kaget.
"Saya tidak bisa bicara klaim dia, karena sekali lagi, pattern-nya Benny Wenda itu biasanya manipulatif, fake-news, sehingga kita belum bisa mengatakan apapun tentang 1,8 (tandatangan)," ujar Retno saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019). Retno mengaku tidak kaget dengan upaya Benny Wenda melalui penyerahan petisi tersebut.
Menurut dia, Benny kerap melakukan upaya yang manipulatif dan menggunakan berita bohong.
"Kami sendiri tidak kaget dengan apa yang dilakukan Benny Wenda. Jadi pattern yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu, satu, manipulatif, dan yang kedua adalah fake news," kata Retno.
"Nah oleh karena itu, sudah jelas dari penjelasan KTHAM sudah sangat jelas visinya bahwa terjadi not good intention, kemudian pertemuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan yang disampaikan," ucap Retno.
Retno meyakini PBB tidak akan memberikan respons apapun terkait petisi referendum kemerdekaan Papua Barat.
Sebab, kata Retno, upaya penyerahan petisi tidak dilandasi dengan itikad baik dan sikap saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara.
"Saya kira dia (PBB) tidak akan memberikan rekomendasi, karena intensi awalnya sudah not good intention. Karena sudah memiliki bad intention, pasti dia tidak akan mau," tutur dia.
Dikutip dari Tribun Jambi, Retno menilai, Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.
Ia menegaskan, rasa saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara harus dijunjung tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik.
Baca Juga : Koar-koar, Media Australia Sebut TNI Gunakan Senjata Kimia Guna Buru KKB Papua
"Karena kita ingat, salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah prinsip menghormati kedaulatan negara lain," kata Retno.
Retno menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negara Indonesia.
"Jadi saya ingin menegaskan bahwa kita tidak pernah akan mundur apabila ini sudah menyangkut mengenai sovereignity, kedaulatan, dan integritas wilayah Indonesia," ujar Retno saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Petisi tersebut berisikan tuntutan kemerdekaan dan permohonan kepada PBB untuk mengirimkan misi pencari fakta terkait dugaan pelanggaran HAM oleh Indonesia.
Wenda mengatakan sempat berbicara dengan Bachelet untuk membahas situasi di Kabupaten Nduga yang sejauh ini telah menewaskan 11 penduduk dan memaksa sebagian lain untuk mengungsi menyusul operasi militer TNI dan Polri.
Juru Bicara Kodam XVII Cendrawasih, Kolonel Inf. Muhammad Aidi, menilai tudingan Wenda tidak beralasan.
Menurutnya narasi yang digunakan Benny Wenda bertentangan dengan fakta di lapangan.
"Dia tidak bisa menunjukkan bukti dari yang dituduhkan," kata dia kepada Reuters.
Baca Juga : Demi Hilangkan Jejak, KKB Papua Nekat Bakar Tubuh Anggotanya Sendiri yang Tewas Tertembak TNI
"Justru Organisasi Papua Merdeka yang membunuh warga sipil tak berdosa."
Aidi merujuk pada peristiwa pembunuhan 16 pekerja konstruksi dan serdadu yang membantu peroyek pembangunan jalan dan jembatan di kabupaten Nduga.
OPM berkilah para pekerja merupakan serdadu yang menyamar dan sebabnya tidak tergolong penduduk sipil.
Baca Juga : Mantan Kapolda Papua Bicara KKB Egianus Kogoya : Ada Anak Gadis, Mereka Ini Tinggal Main Ambil
Benny Wenda sendiri adalah pentolan OPM yang masih tersisa dan tak populer.
Wenda lahir di Lembah Baliem tepat pada HUT Republik Indonesia 1974.
Wenda kemudian menjadi antipati dengan pemerintah Indonesia setelah dirinya mengklaim jika ada serangan udara yang membuat keluarganya menjadi korban.
Dirinya juga mengklaim akibat serangan udara itu kakinya putus satu.
Baca Juga : Mantan Kapolda Papua Sebut KKB Beranggotakan Pemuda yang Tidak Punya Pekerjaan dan Hanya Ingin Berkuasa
Maka setelah rezim Soeharto tumbang, Wenda lantas angkat senjata meminta papua merdeka walaupun keluarganya sendiri memilih bergabung dengan NKRI.
Ia melakukan lobi-lobi kepada pemerintahan Indonesia.
Pada pemerintahan Megawati, usaha lobi Wenda sebenarnya berhasil yakni menjadikan papua sebagai daerah otonomi khusus.
Namun apa lacur, Wenda masih kurang puas dan menuntut lagi kemerdekaan papua.
Baca Juga : Begini Kisah Pasukan Kostrad Bebaskan Tim Lorentz dari GPK-OPM di Hutan Belantara Papua
Aparat keamanan Indonesia tak bisa lagi mentolerir lagi Wenda ditangkap karena ia mengacaukan keamanan pada tahun 2001.
6 Juni 2002, Wenda kemudian ditahan di Jayapura.
Dirinya kemudian berhasil kabur dari penjara pada 27 Oktober 2002.
Dibantu simpatisan OPM, Wenda diselundupkan ke Papua Nugini yang lantas ia ngacir ke Inggris bersama LSM Eropa setelah mendapat suaka politik.
Sampai saat ini Wenda hidup aman, nyaman di bawah perlindungan dan pengawasan negeri Ratu Elizabeth II.
Baca Juga : Pimpinan KKB Papua Lekagak Telenggen Nyatakan Siap Perang Lawan TNI, Tapi Tetap Minta Bantuan PBB
Di Inggris ia hanya bisa menyuarakan kemerdekaan Papua lewat media massa dan media sosial.
Sedangkan anak buahnya harus keluar masuk rimba, tidur di hutan, kekurangan makanan dan harus menyabung nyawa berperang dengan aparat keamanan Indonesia.(*)